Istana lewat Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan TNI harus netral sesuai dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dan beberapa aturan lainnya.Pratikno menjelaskan itu untuk mengomentari pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang membuka kemungkinan TNI untuk ikut berpolitik dalam 10 tahun mendatang.
Dan menanggapi itu, Panglima TNI menjelaskan bahwa politik yang ia maksud adalah politik negara.
"Saya sampaikan bahwa undang-undang, berbagai lapisan undang-undang mengatakan bahwa politik TNI adalah politik negara. Jadi TNI harus berpihak terhadap keamanan," jelas Panglima di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/10).
TNI, lanjutnya, harus netral dari politik praktis. Karenanya, dia kemudian meminta masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kenetralan institusi yang dipimpinnya.
"Apabila ada oknum TNI yang terindikasi tidak netral, laporkan ke instansi terkait yang terdekat. Bisa Koramil, Kodim, Puspom, bisa POM dan sebagainya," tukas Panglima. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA