Jawa Barat bisa dikatakan penyumbang tenaga kerja ilegal terbesar ke Timur Tengah.Selain Jabar, tenaga kerja dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur juga memiliki minat tinggi bekerja ke luar negeri utamanya Timur Tengah secara ilegal.
"Setiap bulannya 10 ribu tenaga kerja kita berangkat ke Timur Tengah secara ilegal. Ini merupakan imbas dari pelarangan pemerintah mengirim TKI ke Timur Tengah dan selama sembilan tahun kita berada dalam situasi paceklik," papar mantan ketua umum Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (Apjati), Ayub Basalamah di sela kegiatan Musyawarah Nasional Apjati di Hotel Grand Aquila Jalan Dr. Djunjunan Bandung, Minggu (27/11).
Diakuinya memang bekerja di Timur Tengah masih menjadi daya tarik bagi banyak pekerja Indonesia. Para calo menggunakan semua bandara internasional di Indonesia untuk mengirim pekerja ke Timur Tengah secara ilegal, baik secara langsung maupun transit di luar negeri.
Lantaran berangkat secara ilegal, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini, menurut Ayub, tak terdata dan tak terkontrol jumlahnya hingga sangat memalukan Indonesia lantaran banyak di antara mereka yang terlibat masalah di negeri orang.
"Saya katakan Indonesia sudah darurat trafficking. Bisa dicek, saat ini tiket pesawat ke negara Timur Tengah itu full semua. Ada oknum bahkan sindikat mafia yang memanfaatkan kondisi ini," cetusnya seperti dikutip dari RMOLJabar.Com.
Ayub mengaku telah mendorong pemerintah agar mengevaluasi kembali larangan pemberangkatan TKI ke negara Timur Tengah.
Ia sudah berkomunikasi dengan Menteri Tenaga Kerja bahkan Presiden RI terkait kondisi ini. Bukan hanya memalukan nama Indonesia di mata dunia, menurut Ayub, hal tersebut juga membuat sejumlah usaha PJTKI gulung tikar lantaran tak bisa lagi memberangkatkan TKI ke luar negeri, khususnya Timur Tengah.
"Sudah kami komunikasikan dengan pemerintah, sekarang tinggal menunggu kebijakan pemerintah. Saya yakin pemerintah akan memiliki solusi yang terbaik," tandasnya.
Munas Apjati sendiri digelar mulai 25-27 November 2016, dan dihadiri 240 peserta dari 11 DPD dari seluruh propinsi di Indonesia.[hta/rmol]
KOMENTAR ANDA