Lingkar Madani (LIMA) untuk Indonesia mempertanyakan dasar pemulihan jabatan Setya Novanto yang sudah mundur dari Ketua DPR karena kesandung kasus Papa Minta Saham, dan kemudian menjabat lagi yang sama."Ada dua pertanyaan yang menganggu dibalik kembalinya Novanto menjadi Ketua DPR. Pertama atas dasar apa jabatan Novanto dipulihkan kembali oleh DPR. Kedua kalau dia sudah mengundurkan diri apakah etis kalau kembali lagi berkuasa. Ini persoalan boleh atau tidak jadi ketua DPR lagi. Ini persoalan etika bernegara," tegas Direktur LIMA, Ray Rangkuti pada diskusi Front Page bertema "Novanto: Antara Citra Partai dan DPR" di Kafe Dua Nyonya, Jalan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (29/11).
Sebenarnya, menurut dia, kalau saja Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memberhentikan Novanto dari jabatan Ketua DPR karena kasus Papa Minta Saham dan ternyata dia tidak bersalah, dia berpotensi untuk kembali menjabat Ketua DPR. Namun dia mengundurkan diri sebelum MKD menjatuhkan sanksi.
"Seingat saya tanggal 15 Desember 2015 Setnov menyatakan mundur dari jabatan Ketua DPR lewat surat yang dikirimnya ke MKD. Dengan pengunduran dirinya tersebut, penanganan kasusnya dihentikan," kata Ray Rangkuti.
Pihaknya melihat MKD waktu itu main-main dan tidak mau menjatuhkan sanksi kepada Novanto yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar tersebut. Alhasil Novanto mundur sebelum sanksi itu dijatuhkan kepadanya.
"Sebab kalau sampai MKD menjatuhkan sanksi pemberhentian sebagai Ketua DPR maka dia malu sebab sejarah akan mencatat kalau Setnov satu-satunya ketua DPR di republik ini yang diberhentikan oleh MKD, " jelas Ray Rangkuti.
Dia juga menyesalkan DPR yang membiarkan Novanto mengundurkan diri saat itu tanpa memberikan alasan yang jelas. Padahal, seorang Ketua DPR tidak bisa seenaknya mengundurkan diri, apalagi tanpa alasan yang jelas.
"Seharusnya minta persetujuan DPR dulu. Pak Harto saja tahun 1998 tak memakai istilah mundur tapi berhenti. DPR kayak apa ini, " tandasnya.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA