Komisi VII DPR-RI menyimpulkan keramba jaring apung dan pembabatan hutan menjadi masalah yang membuat lingkungan sekitar Danau Toba menjadi kritis dan terpapar polusi. Demikian disampaikan Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu di Medan, Rabu (31/1). Gus menyatakan baru saja berkunjung ke sana pekan lalu dan sudah pernah juga melakukan observasi bersama seluruh anggota Komisi VII akhir 2016."Saya sudah sampaikan sebelumnya kalau pemerintah masih mau menjadi Danau Toba sebagai daerah tujuan wisata utama maka syarat pertama keramba jaring apung dihilangkan. Nah soal keseriusan ini yang kita tuntut untuk pembenahan Danau Toba," katanya.
Menurut dia, pemerintah sudah menyatakan ada dana kelolaan Rp11 triliun untuk pengembangan Danau Toba plus pembentukan Badan Otorita Toba.
"Lantas mana dananya? Kemudian apa yang sudah dibenahi. Dan harus menunggu berapa lama kita agar bentuk Danau Toba itu kelihatan," ujarnya.
Gus Irawan meminta agar pemerintah pusat memiliki kebijakan yang konsisten terhadap penataan Danau Toba yang sebelumnya dinyatakan akan dilakukan penataan keramba jaring apung dan juga persoalan hutan diseputar danau tersebut.
"Keramba apung hilangkan. Kemudian coba perhatikan hutan di sekitar Danau Toba yang digunduli. Itu harus dibenahi," ungkapnya.
Saat ini kata Gus, selalu ada laporan yang menyebutkan terjadi penyusutan debit air Danau Toba. Hal ini menurutnya menjdi dampak nyata dari penggundulan hutan yang terjadi.
"Perusahaan yang membabat hutan tidak melakukan penghijauan kembali. Memang masyarakat pun menebang hutan juga. Tapi paling banyak itu perusahaan. Siapa bilang ada penghijauan kembali. Mana hasilnya. Beberapa kunjungan kami ke sana menunjukkan hutan-hutan di sekitar Danau Toba kritis kok," ketusnya.
Gus menyatakan akan menyampaikan kondisi ini ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk dilakukan audit total. "Kita mendasari keinginan ini dengan semangat menjadikan Danau Toba benar-benar sebagai daerah tujuan utama wisata dengan keseriusan. Bukan sekadar wacana," demikian Gus.[rgu]
KOMENTAR ANDA