post image
KOMENTAR

Kondisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Medan sampai saat ini dinilai masih lesu. Akibatnya, kondisinya saat ini belum terlihat gaungnya di kancah nasional dan sulit menembus pasar ekspor/ internasional.

Peran Pemerintah Kota (Pemko) Medan juga diharapkan mampu menjembatani para pelaku UMKM agar bisa menembus pasar ekspor.

Harapan ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Medan, Rudiawan Sitorus saat rapat evaluasi program Dinas Perdagangan Kota Medan, di ruang Komisi III DPRD Medan, Senin (24/02/2020).

“Di tahun 2020 ada program peningkatan dan pengembangan eksportir sebesar Rp 500 juta. Kita mengharapkan para pelaku UMKM mendapatkan tempat agar produknya bisa menembus pasar ekspor,” ungkapnya.

Rudiawan menegaskan, UMKM Kota Medan harus difasilitasi agar memiliki link ke luar negeri untuk mempromosikan produknya.

“Dengan program yang ada, apakah pelaku UMKM di Kota Medan bisa memiliki link ke luar negeri dalam mempromosikan produknya,” tanya Rudiawan.

Ditambahkannya, untuk memulai proses ini pihaknya mengharapkan Pemko Medan meniru langkah Provinsi Bali dalam mempromosikan produk lokalnya hingga bisa dilihat wisatawan mancanegara.

“Di Bali ada satu tempat yang memamerkan dan memasarkan produk lokalnya, semua produk itu bisa dilihat wisatawan mancanegara,” sarannya.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Perdagangan Kota Medan Damikrot membenarkan soal anggaran Peningkatan dan Pengembangan ekportir sebesar 500 juta.

“Anggaran itu baru sebatas untuk pendataan dan pembinaan,” jelas Damikrot.

Terkait pelaku ekspor dan impor ini untuk koordinasinya masih ditingkat provinsi dan pusat. Untuk saat ini para pelaku ekspor impor di Kota Medan ada sekitar 60 orang yang secara resmi terdaftar di Dinas Perdagangan.

“Kalau untuk data yang saat ini ada sama kami (Dinas Perdagangan-red) pelaku ekspor impor ada sekitar 60,” paparnya.

Kemenkeu Bentuk Dana Siaga Untuk Jaga Ketahanan Pangan

Sebelumnya

PTI Sumut Apresiasi Langkah Bulog Beli Gabah Petani

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Artikel Ekonomi