Di Era Megawati dan SBY, Aktivis Diseret ke Pengadilan
MBC. Langkah pemerintah memasukkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dalam revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) terus dikritik kalangan aktivis. Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia me ...