Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yodhoyono perlu mengevaluasi Ketua DPD Partai Demoktrat Maluku Abdullah Vanath karena diduga memiliki ijazah Magister Managemen Pemerintahan (MMP) ilegal."Rasanya memalukan bila Ketua DPD Demokrat Maluku mengantongi gelar ilegal sehingga ini perlu dievaluasi SBY karena merusak citra partai," kata Direktur Seram Bagian Timur (SBT) Media Centre, Abdul Djabar Tianotak, di Ambon, Minggu.
Djabar Tianotak bersama Pemred "Spektrum Maluku", Lewinus Kariuw dan Ketua DPD GP Ansor Kota Ambon, Daim Baco Rahawarin melaporkan Vanath yang juga Bupati SBT ke bagian Remin, Reskrim dan Umum Polda Maluku pada 19 Oktober 2012 terkait gelar MMP yang dimilikinya dan delapan orang lainnya diduga ilegal dari Universitas Teknologi Surabaya (UTS).
"Kami harapkan SBY yang juga Presiden RI tidak 'tutup mata' terhadap Vanath, baik kapasitasnya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Maluku hasil Musda II di Ambon Juli 2012 maupun Bupati SBT," ujarnya.
Evaluasi SBY akan menjawab kepercayaan masyarakat kepadanya yang berkomitmen memberantas praktik KKN.
"Jadi SBY hendaknya menangguhkan pelantikan DPD Partai Demokrat Maluku periode 2012-2017 yang dijadwalkan dilakukan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Ambon 16 November mendatang karena Vanath masih diproses hukum," kata Djabar Tianotak.
Dia menegaskan, bila SBY maupun Anas Urbaningrum tetap melantik Vanath, maka dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap Vanath akan merosot.
"Sekali lagi citra partai akan ternodai, apalagi menjelang Pilkada Maluku 2013 serta Pilpres maupun pemilihan Legislatif 2014 karena masyarakat bakal kurang percaya partai terhadap Partai Demokrat terkait komitmen memerangi praktik KKN," tegas Djabar.
Dia memastikan laporan ke polisi tembusannya juga disampaikan kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Mabes Polri. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA