Keputusan Polri untuk hentikan penyidikan kasus Simulator SIM di Korlantas Mabes Polri menuai pujian dari beberapa kalangan. Salah satunya adalah Fraksi Gerindra di DPR."Sikap Polri yang menghentikan penyidikan kasus Simulator SIM dan menyerahkan sepenuhnya penanganannya pada KPK sudah benar," ungkap Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/10).
Menurut Martin, Polri sudah mendudukkan kasus ini sesuai dengan UU 30/2002 tentang KPK dan tidak bersikukuh lagi untuk menanganinya berdasar pada pasal 109 KUHAP.
"Saya kira ini sudah sesuai dengan maksud dari arahan Presiden SBY dua minggu lalu. SBY pasti paling gembira mendengar sikap Polri ini. Karena wibawanya dipertaruhkan di kasus ini," jelasnya.
Martin berharap, apabila ada soal-soal teknis yang menyangkut pelaksanaannya tidak akan menjadi masalah lagi antara Polri dengan KPK. Diakui Martin, kasus simulator ini sudah terlalu lama menyandera Polri.
"Institusi Polri jadi ikut terseret-seret sehingga menimbulkan rasa tidak puas yang meluas di kalangan masyarakat. Sesudah Polri tidak lagi menangani kasus simulator ini, Polri saya kira perlu membuat tindakan terpuji yang dapat memulihkan kredibilitasnya," paparnya.
Kata Martin, Polri wajib meyerahkan empat tersangka ke KPK. Kalau KPK merasa hasil penyelidikannya selama ini juga menunjukkan ke dua orang tersebut cukup bukti jadi tersangka.
"Saya kira tidak masalah KPK menanganinya sekaligus. Supaya KPK profesional melaksanakan tugasnya dalam menyidik kasus simulator ini. Jangan sampai bias karena terlena dengan dukungan Presiden dan masyarakat luas," simpulnya.
Setelah Polri tak lagi menangani kasus simulator ini, maka selanjutnya perlu mengevaluasi mengapa sampai timbul perasaan tidak puas dari masyarakat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri terhadap cara Polri bersikap dalam menangani kasus tersebut. "Bagaimana pun Polri masih sangat diperlukan oleh masyarakat dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan," tutupnya. [rmol/hta]
.jpg)
KOMENTAR ANDA