Anggota Komisi III DPR, Saan Mustopa meminta Menteri BUMN, Dahlan Iskan mengungkapkan nama-nama anggota DPR yang meminta jatah dalam setiap proyek yang dibiayai BUMN.Hal itu harus dilakukan agar tidak menimbulkan spekulasi.
"Kalau memang data seperti itu, kalau tidak mau menimbulkan fitnah, silahkan Pak Dahlan Iskan sebutkan saja nama-nama anggota DPR itu," ujar Saan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/10).
Menurut Politisi Demokrat ini, legislatif dan eksekutif harus saling mendukung dalam menindak tindak kejahatan korupsi. "Tidak boleh saling mendelitimasi. Kita harus membuat kolaborasi antarlegislatif dan eksekutif," tegasnya.
Seperti diketahui, Sekertaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam kembali menjelaskan, penerbitan surat edaran nomor 542 tentang Pengawalan APBN 2013-2014 untuk mencegah praktik kongkalikong.
Surat edaran tersebut diterbitkan dan diedarkan ke seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan BUMN, dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, guna menolak permintaan uang atau jatah yang kerap dilakukan oknum DPR.
"Surat edaran 542 tanggal 28 September ditujukan ke seluruh kementerian anggota kabinet dan pemda. Kementerian ya termasuk BUMN dan jajarannya," ujar Dipo Alam, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (25/10).
Dipo mengakui pejabat pemerintahan yang hendak meminta persetujuan DPR terkait kebijakan pemerintah, kerap dimintai uang. Dalam hal yang dikeluhkan Meneg BUMN Dahlan Iskan, direktur BUMN kerap dimintai uang untuk persetujuan pencairan penyertaan modal negara (PMN).
"Jadi Pak Dahlan memang ada kirim SMS sehubungan dengan jajaran BUMN, direksi, memang masih ada yang mengalami menurut beliau adanya oknum di DPR yang minta jatah," akunya. [rmol/hta]
.jpg)
KOMENTAR ANDA