Pemberontak Suriah Kuasai Jalur Strategis

Pemberontak Suriah men­duduki persimpangan jalan stra­tegis di baratlaut, yang meng­hambat kemampuan pemerintah mengirim pasukannya ke kota Aleppo. Aksi pemberontak me­mak­sa pasukan pemerintah mun­dur dari posisi terakhir mereka di daerah Saraqep.

Saraqeb berada di jalan raya utama menuju Aleppo dari Da­maskus, dan terhubung dari pelabuhan Mediterania di Latkia. Tentara kehilangan kekuasaan atas seluruh kecuali tiga pos pemeriksaan di daerah itu.

"Tentara mundur dari pos pemeriksaannya yang terakhir di daerah Saraqeb,"kata Direktur Ba­dan HAM Observatrium, Rami Abdel Rahman kepada AFP.

Pasukan pemerintah Suriah dan oposisi terus saling meng­hancurkan dan saling gempur meskipun upaya diplomatik inter­nasional untuk meredakan 19 bulan gejolak terus dilakukan.

Pasukan pemerintah meng­alami korban tewas yang sangat tinggi hingga 78 orang tewas dalam serangan pemberontak, Kamis, setelah pemberontak menjatuhkan bom pada posisi-posisi di seluruh negeri yang membunuh ratusan orang, me­nurut organisasi HAM Obser­va­torium yang berbasis di Inggris.

Sebuah video secara online muncul pada Kamis (1/11) me­nunjukkan, para pemberontak mengeksekusi 20 tentara Suriah di Provinsi Idlib.

Menurut perkiraan PBB, lebih dari 20.000 orang, yang sebagian besar warga sipil, dilaporkan telah tewas di Suriah sejak krisis negara itu dimulai pada Maret 2011. Lebih lanjut, 2,5 juta warga Suriah sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan dan lebih dari 340.000 orang telah me­nye­berangi perbatasan ke negara-negara tetangga seperti Lebanon, Yordania, Turki dan Irak.

Bantuan Bagi Anti Pemerintah

Kelompok oposisi utama Su­riah, Dewan Nasional Suriah (SNC) menerima bantuan inter­nasional 40,4 juta dolar AS sejak dibentuk setahun lalu, separuh dari itu berasal dari Libya. Libya menyum­bang 20,4 juta dolar, disusul 15 juta dolar dari Qatar dan lima juta dolar dari Uni Emirat Arab.

SNC mengatakan 29,7 juta dolar dari dana itu dikumpulkan sejak organisasi itu dibentuk Oktober 2011. Dana itu digu­nakan untuk operasi-operasi pertolongan dan bantuan kepada sejumlah daerah negara itu yang dilanda konflik dan pengungsi di negara-negara tetangga.

Sisa 11 persen untuk pelayanan administratif dan komunikasi, kata kelompok itu dalam satu pernyataan yang untuk pertama kali merinci bantuan interna­sional yang diterimanya. [rmol/hta]