Dahlan Iskan, dipanggil oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR, M. Prakosa, pada Senin mendatang (5/11). Rencana pertemuan itu mendapat apresiasi karena dilakukan demi membuat terang isu pemerasan oknum DPR RI."Pemanggilan BK DPR dan penjelasan Dahlan Iskan mudah-mudahan mengakhiri spekulasi, syak wasangka, dan rumor yang terjadi selama sepekan ini dan memiliki hikmah yang baik untuk BUMN yang lebih baik dan lebih bersih," kata Koordinator BUMN Care, Budi Purnomo Karjodihardjo, kepada pers, Sabtu siang (3/11).
BUMN Care sangat mengapresiasi dan menghargai keputusan Menteri BUMN yang memastikan hadir memenuhi undangan BK DPR. BUMN Care juga sangat sepakat dengan pernyataan Ketua BK DPR, M. Prakosa, yang siap menjatuhkan sanksi tegas, jika ditemukan bukti-bukti setelah BK melakukan penyelidikan atas laporan pemerasan oleh DPR.
"Dalam pandangan kami, sanksi yang sangat tegas bisa menimbulkan efek jera bagi oknum DPR-RI yang melakukan tindakan tidak terpuji ini, maupun bagi oknum direksi BUMN," ucapnya.
Akhirnya, BUMN Care mendorong sepenuhnya agar Dahlan Iskan, bahkan direksi BUMN lainnya, untuk blak-blakan dan melaporkan sejelasnya siapa saja oknum DPR yang melakukan tindakan tidak terpuji berupa pemerasan kepada BUMN.
"Semua elemen masyarakat diminta mengawasi praktik-praktik kotor dan tidak terpuji yang merongrong keuangan BUMN. Jika mengetahui, segera dilaporkan kepada pihak yang berwajib, terutama KPK," tandasnya.
Saat dipanggil BK DPR, lusa, Dahlan Iskan tidak akan mengenakan statusnya sebagai pejabat negara. Konsekuensi itu sesuai tata tertib BK DPR yang hanya bisa menerima pengaduan dari perseorangan anggota, masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait kode etik anggota Dewan. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA