MBC. Ketua DPR, Marzuki Alie telah mendapat laporan dari Badan Kehormatan (BK) DPR terkait nama-nama tambahan yang diduga memeras BUMN dari Menteri BUMN Dahlan Iskan melalui Kepala Biro Hukum BUMN, Hambra pada (Rabu, 7/11).
"Saya kemarin dapat laporan dari BK bahwa Pak Dahlan menyebutkan lima nama," ucap Marzuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (Jumat, 9/11).
"Tapi tidak ada cerita menyebutkan adanya masalah uang, hanya ada pertemuan. Satu kali pertemuan dengan lima anggota DPR," sambung Marzuki.
Dan dalam pertemuan terjadi diskusi yang seolah-olah anggota DPR meminta jatah.
"Itu saja. Tapi tidak ada bukti memeras ataupun minta jatah. Minta jatah itu dalam konteks apa juga tidak tahu," imbuh Marzuki.
Meski begitu, BK akan menindaklanjuti dengan memanggil direksi BUMN yang menyampaikan informasi tersebut.
Tapi, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini kembali menyarankan Dahlan jika memang benar mempunyai data valid, laporkan ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). "Saya sarankan (Pak Dahlan) untuk sampaikan ke KPK, itu lebih baik. Itu kan masalah hukum. Jangan terlalu dipublish di media. Karena akan menimbulkan kegaduhan," demikian Marzuki. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA