Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengimbau seluruh pejabat tinggi negara menahan diri. Kisruh berkelanjutan mulai dari isu tarik-ulur oknum pemeras yang dilontar Menteri BUMN, menteri penggelembung anggaran oleh Sekab, mafia narkoba di Istana oleh Ketua MK, dan ketua fraksi penggiring anggaran, betul-betul pertunjukan politik yang tidak elok, yang dipertontonkan pejabat tinggi kita di media sebagai ruang publik."Sebagai pejabat publik yang diatur tata kelola organisasi dan hubungannya satu sama lain, hendaknya seluruh pihak mampu menggunakan saluran formal untuk menyelesaikan perbedaan," ujar Sekretaris Jenderal DPP PPP, M. Romahurmuziy, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/11).
"Bukan saling membuat statement tanpa bukti dan konfirmasi di ruang-ruang publik yang sungguh menyita energi," lanjutnya.
DPR, MK, dan Kementerian, katanya, adalah lembaga-lembaga terhormat, yang seharusnya setiap perbedaan yang ada diselesaikan di ruang rapat, bukan diumbar. Semakin mengumbar pernyataan, menunjukkan semakin tidak matangnya seseorang sebagai pejabat tinggi negara.
"Masih banyak persoalan penting bangsa ini yang sesuai tupoksinya masing-masing lembaga ini harus diselesaikan. Sebaiknya mereka, seperti kata nabi SAW: berkata yang baik, atau diam," tutup Romy, ," tutup Ketua Komisi IV DPR ini. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA