Korupsi Bisa Jadi Lonceng Kematian Parpol dan Demokrasi

Korupsi bisa menjadi lonceng kematian Parpol, jika parpol tetap mengedepankan politik transaksional dan tergantung pada kekuatan modal, maka dengan begitu parpol selalu menjadi sumber masalah,  maka konsekuensinya kader dan  tokoh parpol yang bersih akan tergerus habis.

Demikian pengamat politik LSI Burhanuddin Muhtadi mengatakan dalam diskusi bertajuk "Bersih-bersih Parpol" bersama Ketua DPR RI Marzuki Alie, Wakil Ketua Fraksi PKS Shohibul Iman, Kamis (13/2/2013) di DPR RI Jakarta.

Menurut Burhanuddin, orang yang baik justru tidak mempunyai peluang berkarir di politik, karena dikalahkan kekuatan uang. Ini juga sebagai akibat sistem keuangan parpol yang tidak jelas, yang berpotensi menyuburkan korupsi di mana-mana. Dan, kalau itu dibiarkan, maka parpol akan menjadi monster sangat berbahaya, yang bisa menghancurkan demokrasi itu sendiri.

"Selama tergantung pada kekuatan uang, maka karir politik seseorang akan ditentukan besar-kecilnya dana atau nutrisi yang masuk ke parpol, sehingga nantinya parpol bisa menjadi monster dan lonceng kematian bagi parpol dan demokrasi itu sendiri. Untuk itu perlu perbaikan sistem keuangan parpol yang transparan dan akuntabel.”

Dimana pun, parpol itu selalu menjadi masalah dalam demokrasi. Dengan kewenangan dan otoritas yang sangat besar itu, justru sering disalahgunakan. Contohnya mau menjadi presiden, wapres, gubernur BI, Panglima TNI/Kapolri, pimpinan BUMN, jabatan di eksekutif, yudikatif dan legislatif dan sebagainya harus melalui parpol, fraksi, dan DPR RI.

"Persoalannya, kewenangannya itu kurang akuntabel, yang justru menyuburkan korupsi," imbuhnya.

Untuk itu sistem kepartaian harus diperbaiki khususnya pendanaan parpol. Sebab, dengan sistem yang baik, maka akan menempatkan orang menjadi baik.

"Dengan sistem yang baik, maka mereka akan menjadi baik. Dan, meski memberlakukan sistem yang baik dan orang yang baik secara berbarengan itu bisa, namun teorinya mesti dari sistemnya dulu, baru manusianya. Buktinya lagi, figur anggota DPR RI ini 70 persen adalah pengusaha, baru 30 persennya kader dan tokoh yang tidak ber- uang," tutur Burhanuddin. [ded]