Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta yang akan digelar lusa (Minggu, 17/2) tetap sah meski surat undangannya tak ditandatangani Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.Surat undangan Rapimnas bersifat biasa, yang bisa dilayangkan oleh Sekretariat DPP tanpa harus dibubuhi tanda tangan ketua umum.
"Tidak ada persoalan dan Rapimnas tetap sah. Malah, kalau sekadar undangan bisa cukup dibubuhkan tanda tangan dari kesekretariatan. Tidak harus ketua umum," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie, kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/2/2013).
Surat undangan Rapimnas ditandatangani oleh Jero Wacik, yang bertindak sebagai Sekretaris Mejelis Tinggi dan Edhie Baskoro Yudhyono sebagai Sekretaris Jenderal DPP. Surat berkop Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Hal yang sama diungkapkan Wakil Ketua Umum Demokrat, Max Sopacua. Menurut dia, otoritas penyelenggaraan Rapimnas ada di Majelis Tinggi.
"Segala urusan sudah dipegang Majelis Tinggi, jadi tidak ada masalah," jelas Max.
Menurut Max, dalam Rapimnas akan dilakukan konsolidasi dengan DPC untuk membahas elektabilitas Demokrat yang terjun bebas, anjlok sampai 8,4 persen dalam survei Saiful Mujani Research & Consulting. Selain itu, juga akan dilakukan sosialisasi aturan dan keputusan Majelis Tinggi.
"Saya kira semua anggota DPR F-PD sudah tanda tangan pakta integritas, berikut 33 DPD dan selanjutnya 560-an DPC se-Indonesia," tegas Max.
Dia menegaskan, langkah Majelis Tinggi itu sah sesuai AD/ART. Dan, bila ada DPC Demokrat loyalis Anas yang mempertanyakan keabsahan undangan tersebut, lebih baik hengkang dari Demokrat.
"Jadi, kalau tidak setuju tidak apa-apa, nggak usah datang. Kalau tidak tanda tangan pakta integritas ya kita berpisah," tandas Max. [ald/rob/rmol]
KOMENTAR ANDA