Tidak benar dugaan ekspose atau gelar perkara terkait kasus korupsi Hambalang yang akan dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan depan untuk menunggu hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat Ahad (17/2).Begitu ditegaskan Jurubicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo dalam konferensi pers dikantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan (Jumat, 15/2/2013).
Kabar yang berhembus saat ini, ketika Rapimnas digelar Anas Urbaningrum akan dilengserkan dari kursi Ketua Umum. Nah, setelah dilengserkan dari kursi itu, barulah Anas ditetapkan menjadi tersangka.
Dikonfirmasi soal kabar tersebut, Johan Budi dengan tegas menampiknya. "Tentunya tidak benar. Jangan dikait-kaitkan KPK dengan persoalan di luar apalagi politik," tekan Johan Budi.
Soal ekspose baru akan dilakukan pekan depan atau setelah Rapimnas Partai Demokrat tersebut sama sekali tidak dirancang. Johan bilang, bahwa hal itu cuma kebetulan. "Itu juga sama sekali tidak ada hubungannya. "Dalam melakukan gelar perkara itu kan tentunya perlu persiapan. Jadi butuh waktu," imbuhnya.
Nama Anas Urbaningrum kembali santer disebut terkait kasus Hambalang setelah beredar dokumen semacam surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas. Dalam dokumen yang diduga draf sprindik itu, Anas disebut sebagai tersangka atas penerimaan gratifikasi berupa mobil Toyota Harrier saat dia masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Gratifikasi berupa Toyota Harrier oleh Anas sebenarnya sudah sangat memenuhi unsur. Hanya saja penerimaan Harrier itu terlalu kecil bagi KPK untuk menjadikan Anas sebagai tersangka. Mobil tersebut diduga dibelikan PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya karena telah memenangkan tender proyek Hambalang. [zul/rob/rmol]
KOMENTAR ANDA