Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Sumut Syah Afandin mengajak seluruh kader dan pengurus di setiap tingkatan juga diimbau untuk menyeragamkan opini dan pendapat dalam memajukan partai."Kita harus kerja keras dan menyeragamkan opini guna menyiasati agar PAN mampu menuju dua digit dalam Pemilu 2014," katanya dalam Rapat Koordinasi Komite Pemenangan Pemilu Wilayah (KPPW) di Medan, Sabtu.
Menurut Afandin, guna mencapai target dua digit kursi legislatif di DPRD Sumut tersebut, seluruh kader dan pengurus PAN di Sumut harus memiliki komitmen untuk bekerja keras menjelang Pemilu 2014.
Ia mengatakan, penyeragaman opini para kader itu dinilai penting untuk menghilangkan salah pengertian yang mungkin saja ada di kalangan para kader PAN Sumut.
Jika kesalahanpengertian tersebut dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan kepengurusan partai dengan lambang matahari itu bisa terpecah-pecah.
"Jadi, lewat rapat koordinasi hari ini, kita kembali menyelaraskan pemikiran dalam mewujudkan cita-cita partai," katanya.
Sementara itu, Ketua KPPW PAN Sumut Muslim Simbolon mengatakan, selain menyatukan persepsi kader, rapat koordinasi itu juga dimaksudkan untuk membahas tata cara perekrutan caleg dari PAN di semua tingkatan.
Dalam perekrutan tersebut, PAN Sumut menetapkan sejumlah kriteria dan persyaratan bagi nama-nama yang akan mendaftarkan diri sebagai bakal caleg.
Ia mencontohkan dengan keharusan bakal caleg untuk mengikuti tes psikologi yang dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga yang profesional dan tidak dapat diintervensi.
Demikian juga dengan proses pengkaderan dan pembekalan melalui rayonisasi yang dibentuk sebanyak 12 rayon guna memperkecil kemungkinan adanya kader dadakan.
Dengan pola tersebut, setiap rayon itu diharapkan dapat menyumbangkan satu kursi di DPRD Sumut guna meralisasikan target dua digit kursi legislatif.
"Artinya, PAN Sumut punya konsep yang lebih selektif dalam merekrut calon legislatif. Perekrutan ini tidak sebatas memenuhi peraturan KPU," katanya.
Dalam rapat koordinasi itu, PAN Sumut juga menyosialisasikan Peraturan KPU 7/2013 dan pedoman tentang pencalegan. [rob]
KOMENTAR ANDA