Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menolak gugatan sengketa Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2013 yang diajukan pasangan calon gubernur-wakil gubernur Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki."Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Konstitusi, Achmad Sodiki, saat membacakan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (1/4/2013).
Kekalahan cagub Jabar yang diusung PDIP tersebut diyakini tak akan mempengaruhi semangat pasangan Cagub/Cawagub Sumut, Effendi Simbolon-Jumiran Abdi yang juga menggugat hasil Pilgub Sumut 7 Maret lalu ke MK.
"Ya, saya sudah dengar gugatan Rieke-Teten ditolak MK. Tapi kita tetap optimis pasangan ESJA bisa menang di MK," ujar Ketua Tim Pemenangan pasangan ESJA, Ruben Tarigan kepada MedanBagus.Com, Senin, (1/4/2013) beberapa saat lalu.
Menurut Ruben, materi gugatan yang diajukan ESJA lebih lengkap dibandingkan dengan pasangan cagub Jabar tersebut. Ini ditandai dengan bukti-bukti rekaman kecurangan yang dilakukan pasangan Gatot-Tengku Erry (GanTeng).
Pasangan itu dinyatakan KPU memenangi Pilgub Sumut dengan persentase suara 33 persen.
" Materi gugatan kita jauh lebih lengkap daripada Rieke. Jadi kami optimis bisa menang," tambah Ruben.
Diketahui, Cagub Effendi Simbolon resmi mendaftarkan gugatan kemenangan Gatot Pujo Nugroho di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (20/3/2013) lalu.
Dalam gugatan ke MK, pasangan ESJA mengumpulkan 3.200 bentuk kecurangan Pilgubsu 2013 sebagai bukti ke Mahkamah Konstitusi.
Menurut Ruben Tarigan, pelanggaran Pilgubsu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Gatot Pujo Nugroho, calon incumbent. Di antaranya terkait banyaknya masyarakat yang tidak tercantum dalam DPT. Pelanggaran tersebut terjadi di kantong-kantong suara pasangan Effendi Simbolon-Jumiran Abdi.
Selain itu, sebagai petahana, Gatot Pujo Nugroho sengaja memanfaatkan kekuatan birokrasi. Diantara bukti yang disampaikan ke MK adalah rekaman video bupati yang berpihak kepada Gatot.
Dugaan politik uang pun akan menjadi laporan tidak terpisah. Menurut Ruben, politik uang terkait dengan bantuan sosial dan dana arus bawah yang diserahkan jelang masa kampanye. " Lazimnya dana sosial dan perimbangan daerah itu diserahkan pada bulan April. Tapi tahun 2013 ini sudah diberikan ke daerah bulan Januari. Pasti ada kaitannya dengan Pemilukada 2013," beber Ruben Tarigan kala itu. [ded]
KOMENTAR ANDA