Puluhan kader Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, kemarin Selasa (4/6) mendatangi Rumah PAN Sumut, Jalan Krakatau Medan. Mereka mendesak Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa segera mencopot Ketua PAN Sumut Syah Afandin.Selain desakan pencopotan Syah Afandin dari Ketua PAN Sumut, kader PAN Taput ini juga, menyampaikan mosi tidak percaya kepada ketua dan sekretaris DPD PAN Taput. Mereka menilai, kepemimpinan PAN Taput dan PAN Sumut saat ini bertindak sesuka hati, terutama dalam menjalankan partai.
''Kami berharap saudaraku Ketua Umum DPP PAN, Hatta Rajasa turun tangan menyelesaikan permasalahan PAN di Sumut. Kami minta Ondim dipecat begitu juga ketua dan sekretaris PAN Taput,'' kata Wakil Ketua MPP DPD PAN Taput, Budiawan Sitorus Pane.
Pernyataan Budiawan Pane itu disampaikannya saat berdelegasi kepada Wakil Sekjen DPP PAN Kamaluddin Harahap di Medan.
Sebelumnya juga, kader PAN Taput ini mendatangi kantor PAN Sumut, namun kedatangan kader PAN itu diterima Wakil Ketua PAN Sumut Hendra Cipta. Massa kecewa, karena DPW PAN tidak mampu menyahuti aspirasi kadernya.
Kedatangan puluhan kader PAN Taput tersebut menyampaikan mosi tidak percaya kepada Ketua dan Sekretaris DPD PAN Taput. Pasalnya, selama ini dalam memimpin partai tidak mengedepankan kebersamaan sesama pengurus DPD PAN Taput. Seperti dalam penetapan nomor urut caleg PAN di Taput, sama sekali tidak pernah melibatkan pengurus PAN Taput begitu juga dengan DPC yang sama sekali tidak diberitahukan.
Sedangkan kepada DPW PAN Sumut, mayoritas pengurus harian DPD PAN dan pimpinan DPC PAN se-Taput menyatakan menolak Surat Keputusan DPW PAN Sumut bernomor: PAN/02/B/Kpts/K-S/046/IV/2013 tertanggal 23 April tentang Pengesahan dan Penetapan Binur Tampubolon sebagai Calon Bupati Taput berpasangan dengan Torang Lumbantobing sebagai calon Wakil Bupati Taput periode 2014-2019 dari PAN. Dalam penetapan itu, DPD PAN Taput tidak pernah melakukan proses penjaringan bakal calon bupati/wakil bupati.
Apalagi, DPD PAN Taput dalam mengusulkan 2 pasangan calon bupati/wakil bupati Taput kepada DPW PAN Sumut samasekali tanpa didasari dengan hasil Rapat Pleno DPD PAN Taput, sehingga jelas hal tersebut bertentangan dengan isi SK DPW PAN Sumut yang menyatakan hal tersebut didasari hasil rapat pleno. Terlebih, pasangan yang telah ditetapkan DPW PAN Sumut tersebut samasekali tidak pernah mendaftarkan dirinya ke DPD PAN Taput.
"Untuk itu, sangat jelas kita yakini bahwa SK DPW tersebut cacat hukum. Terlebih kita meyakini dalam penetapan calon bupati tersebut rentan terjadinya 'kongkalikong' antara Ketua DPD PAN Taput dengan DPW PAn Sumut, apalagi adanya penerimaan uang dari calon yang telah ditetapkan tersebut. Untuk itu, kita berharap DPP agar segera menyikapi hal ini, sebab jika tidak kami tidak segan-segan akan turun langsung ke kantor DPP Jakarta," kata Pane.
Hal senada disampaikan Ketua DPC PAN Tarutung Sarbudi Simatupang dan Ketua DPC PAN Pahae Julu, Paunjur Sitompul, berharap jika DPW tidak pro aktif dalam menyakuti tuntutan mereka, maka berharap kepada DPP hendaknya segera mengganti Ketua dan Sekretaris DPD PAN Taput.
"Kami berharap penetapan calon bupati tersebut dibatalkan, sebab samasekali tidak melalui mekanisme partai. Kami samasekali tidak persoalkan siapa yang dicalonkan, namun penetapan tersebut harus sesuai mekanisme, bukan karena sesuka hati pimpinan partai," kata mereka.
Menyahuti keluhan puluhan kader PAN Taput yang mendatanginya tersebut, Wakil Sekjen DPP PAN Kamaluddin Harahap berjanji segera mengirimkan surat mosi dan sejumlah permasalahan PAN Taput kepada Ketua Umum DPP PAN, Hatta Rajasa. "Saya akan segera menyampaikan persoalan ini kepada ketua umum, dengan harapan agar segera disikapi jika ingin PAN di Sumut menang," katanya.
Kamaluddin juga Wakil Ketua DPRD Sumut mengaku, mosi tidak percaya yang disampaikan mayoritas pengurus DPD dan DPC PAN se-Taput, semakin menambah bukti bagi ketua umum untuk menindak bahkan mencopot Syah Afandin sebagai Ketua DPW PAN Sumut. Sebab, Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa, sangat tidak mentolerir kader PAN yang meminta dana atau uang dari para calon kepala daerah.
"Bukan hanya Taput saja permasalahan yuang sudah kita terima, Kabupaten Palas dan Paluta juga. Untuk itu, persoalan di Taput ini kita yakini akan menambah bukti kuat bagi ketua umum untuk tidak ada alasan lagi segera mencopot Ketua DPW PAN Sumut," katanya seperti disiarkan Rakyat Merdeka Online. [ans]
KOMENTAR ANDA