Terkait tudingan Tebingtinggi Kota Terkorup di Indonesia yang disampaikan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan merasa gelisah.Dia kemudian menggelar konfrensi pers di ruang Data Sekretariat Pemko Tebingtinggi, Senin (24/6/2014).
Dihadapan puluhan wartawan media cetak dan elektronik, Walikota Tebingtinggi didampingi Kepala Inspektorat H Marapusuk Siregar, Kadis PU Tebingtinggi HM Nurdin dan Kabag Humasy Ahdi Sucipto, memaparkan persoalan indikasi penyimpangan belanja modal Pemko Tebingtinggi sebesar Rp 4,9 miliar yang berasal dari 6 (enam) temuan BPK yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan RSUD dr Kumpulan Pane.
Adapun temuan-temuan itu antara lain, pekerjaan berkala di Jalan Sudirman sebesar Rp 3.324.132.003,50 (tidak sesuai spesifikasi), pembangunan tanggul Sungai Padang Rp 1.321.816.816 (tidak sesuai spesifikasi), pekerjaan bronjong di Kelurahan Bandar Utama menuju Kelurahan Bandar Sakti (kurang dari kontrak).
Selain itu pembangunan tanggul di kelurahan Lubuk baru Kecamatan Padang Hulu (kurang dari kontrak), proyek peningkatan Jalan AMD Kelurahan Bulian (tidak sesuai dengan spesifikasi) dan perkerjaan pemasangan atap dengan rangka kuda-kuda di RSUD dr Kumpulan Pane senilai Rp 6 miliar (yang terpakai hanya Rp 738 juta).
Dalam surat penjelasan sebanyak 4 (empat) halaman itu, Walikota Umar Zunaidi Hasibuan menjelaskan secara rinci terkait tindak lanjut semua item temuan BPK yang telah dilakukan pihak Pemko Tebingtinggi.
"Sangat tidak tepat bila dikatakan sebagai Kota Terkorup di Indonesia sebagaimana yang disampaikan oleh LSM Fitra. Kita juga tidak mengetahui parameter apa yang digunakan, apalagi membandingkan dengan 497 kabupaten/kota atau standarnya dengan 93 kota yang ada di Indonesia," papar Umar Zunaidi Hasibuan.
Umar juga menyampaikan, agar Fitra tidak buru-buru membuat analisis sendiri dengan menjatuhkan vonis serta mencemarkan nama baik tanpa cross check pada yang bersangkutan dalam hal ini Pemko Tebingtinggi.
"Silahkan Fitra datang langsung ke Tebingtinggi dan lihat langsung ke lapangan, jangan hanya berdasarkan laporan BPK di Jakarta saja, tidak ada yang kita tutup-tutupi dan tidak kita jelaskan dengan jelas," cetusnya. [ded]
KOMENTAR ANDA