MBC. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendesak pemerintah untuk secepatnya melakukan stabilisasi atas krisis pangan yang ditandai dengan tingginya harga kebutuhan pokok rakyat. Sikap ini merupakan salah satu hasil Rapat Kerja Nasional PDIP yang berlangsung selama tiga hari sejak 6 September kemarin.
"Berkaitan dengan hal itu maka diperlukan perombakan total terhadap politik pangan pemerintah untuk menghentikan impor dan bertumpu pada swasembada nasional," kata Ketua DPP PDIP Bidang Politik, Puan Maharani, dalam persidangan terakhir Rakernas, di Ecovention, Ecopark, Ancol, Jakarta, Minggu (8/9/2013).
Dalam rekomendasinya, PDIP juga menyerukan pemerintah wajib mendorong peningkatan kemampuan produksi petani melalui dukungan penelitian dan pemanfaatan penelitian yang dilakukan anak bangsa, khususnya terhadap benih unggul, peningkatan infrastruktur pertanian, penyediaan pasar lelang, serta akses permodalan dan jaminan bagi petani untuk mendapatkan keuntungan.
"Kebijakan liberalisasi di sektor pertanian harus diakhiri," ucap Puan sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online.
Rakernas juga mendesak pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi sebagai akibat membengkaknya defisit transaksi berjalan, melemahnya nilai mata uang rupiah, utang luar negeri yang sangat besar (swasta dan pemerintah), dan ketergantungan terhadap produk impor.
Langkah yang harus ditempuh pemerintah yaitu memperkuat tingkat kepercayaan publik, dan menghasilkan kebijakan kongkrit seperti perubahan APBN ekonomi yang memberikan kepastian bergeraknya perekonomian rakyat dan usaha nasional. [ded]
KOMENTAR ANDA