MBC. Alasan Presiden SBY mengganti Kapolri Timur Pradopo untuk persiapan Pemilu dan Pilpres 2014 sama artinya Polri akan diseret-seret ke kancah politik. Hal itu bisa diartikan bahwa kapolri baru akan ditugaskan Presiden SBY untuk mengamankan kepentingan politik penguasa.
Hal itu dikatakan Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) dalam siaran persnya yang diterima MedanBagus.Com tadi malam.
IPW, kata Pane, mengimbau seharusnya kalangan DPR mencermati hal ini dan bukan ramai-ramai mendukung calon tunggal kapolri baru.
Jika tidak, kalangan DPR dan partai-partai politik akan menyesal, jika nanti Polri diperalat menjadi kepentingan politik penguasa.
''IPW memahami, calon tunggal kapolri yang disodorkan presiden SBY ke DPR membuat tak adanya alternatif pilihan. Memang pemilihan Kapolri merupakan hak prerogatif presiden, tapi jika situasi ini tidak dicermati DPR, bisa dipastikan Kapolri akan menjadi alat politik presiden.''
Artinya, urai Pane, Kapolri pilihan presiden itu akan lebih mengedepankan kepentingan presiden dan tak akan pernah memperhatikan kepentingan masyarakat maupun kepentingan institusi Polri.
''Apalagi presiden sudah mengatakan bahwa digantinya Timur Pradopo dalam rangka pengamanan Pemilu dan Pilpres 2014. Ini menunjukkan pergantian Kapolri sarat dgn kepentingan politik. Kondisi ini jelas berbahaya. Bukan mustahil Kapolri pasca Timur diarahkan untuk menjadi alat politik presiden di pemilu dan pilpres 2014. Kondisi ini yang harus dicermati kalangan DPR.
Sebab itu sangat disayangkan jika belum apa-apa kalangan DPR sudah koor satu suara mendukung Sutarman.
''IPW berharap DPR harus kritis melihat siatuasi ini. Jika tidak Polri akan terus diseret-seret dalam kepentingan politik dan Polri tak akan pernah mengabdi kepada kepentingan masyarakat dan hanya dijadikan sebagai alat kepentingan politik penguasa.''[ded]
KOMENTAR ANDA