Pengamat anggaran di Sumatera Utara, Elfenda Ananda mengingatkan KPU Sumatera Utara tentang masalah anggaran jika terjadi seleksi ulang anggota KPU di beberapa kabupaten/kota. Menurutnya, anggaran yang dikucurkan untuk tahapan seleksi calon KPU kabupaten/kota bisa menjadi temuan penyimpangan jika proses yang dibiayai dari uang negara tersebut tidak menghasilkan output sesuai yang diinginkan.
"Karena ketika anggaran sudah dikeluarkan untuk proses tersebut, maka tentu ada pertanggungjawaban hingga ada produk yang dihasilkan," katanya, Rabu (9/10/2013).
Elfenda menyebutkan, kerugian yang ditimbulkan jika terjadi seleksi ulang akan semakin besar jika KPU Sumut tidak segera menetapkan daerah mana saja yang proses seleksi KPU nya akan diulang. Sebab, dengan menetapkan daerah yang mengalami pengulangan tersebut, penganggaran untuk pelaksanaannya yang masih berjalan 2 bulan bisa dihentikan.
"Penganggarannya kan untuk 3 bulan, nah ketika sudah ditetapkan daerah mana saja yang akan diulang dan diambil alih provinsi, maka anggarannya bisa langsung dihentikan," ujarnya.
Penganggaran terhadap tim seleksi KPU memang diberikan untuk masa 3 bulan proses seleksi hingga menghasilkan 10 besar calon KPU kabupaten/kota. Selain menetapkan daerah yang diulang, KPU juga harus segera menetapkan kategori pengulangannya, apakah diulang keseluruhan atau sebagian. Hal ini memudahkan pertanggungjawaban dana yang telah terpakai.
"Kalau misalnya diambil alih dari 20 besar, maka anggaran yang dikeluarkan untuk mencapai itu harus dijelaskan termasuk masalah yang timbul sehingga prosesnya diulang dari tahapan tersebut, sehingga laporannya jelas nantinya," jelasnya.
Diketahui, wacana melakukan seleksi ulang calon KPU di beberapa kabupaten/kota muncul setelah KPU Sumut menerima berbagai masukan seputar kecurangan dalam proses seleksinya. Namun sejauh ini KPU masih merahasiakan daerah yang akan diseleksi ulang tersebut. [ded]
KOMENTAR ANDA