Dinas Bina Marga Klaim Medan Sudah Terbebas dari Banjir

Dinas Bina Marga mengaku Kota Medan sudah terbebas dari banjir. Air yang akhir-akhir ini menggenangi sejumlah ruas jalan di Kota Medan bukan disebabkan hujan di kawasan Medan sekitarnya, melainkan air kiriman dari hulu atau hujan lebat dikawasan pegunungan.

Pernyataan tersebut ditegaskan Kepala Dinas Bina Marga Kota Medan Khairul Syahnan, saat MedanBagus.Com meminta penjelasan terkait masih kurang optimalnya normalisasi drainase yang diprogramkan Dinas Bina Marga Medan di tahun ini.

Menurut Khairul, Medan sudah terbebas dari banjir. Hal itu dapat dibuktikan dari pengerjaan yang sedang berjalan seperti di Jalan Thamrin, Jalan Karya Jaya, Jalan Luku dan lainnya.

"Coba saya tanya, dimana saja lokasi titik banjir sekarang. Coba terangkan sama saya," yakinnya sesaat lalu, Kamis (31/10/2013).

Lanjut Khairul, pihaknya terus berupaya menciptakan rasa nyaman kepada masyarakat Medan khususnya pengguna jalan, meskipun kota ini selalu menjadi langganan korban banjir kiriman.

"Kami terus mengerjakan normalisasi air. Agar masyarakat pengguna jalan merasa nyaman di jalan. Kalau Medan terbebas dari banjir, kita berkendarapun menjadi nyaman," ungkapnya.

Meskipun Dinas Bina Marga Kota Medan membantah normalisasi drainase terus dilakukan, salah seorang Politisi Demokrat Kota Medan pernah membuat pernyataan yang menyebutkan Dinas Bina Marga Medan tidak bekerja.

Menurut penilaian Herri Zulkarnain, proyek normalisasi yang menyerap anggaran APBD setiap tahunnya, tidak menunjukkan perubahan.

"Penggunaan anggaran Dinas Bina Marga tidak tepat sasaran. Penempatan pekerjaannya juga tidak becus," ketus Herri kepada MedanBagus.Com di Gedung sementara DPRD Medan Jalan Krakatau, Selasa lalu (22/10/2013).

Sambung Herri, pengerjaan normalisasi drainase tersebut tidak dilakukan melalui kajian dan perencanaan yang matang, sehingga hasil dari pekerjaan itu tidak mampu mengatasi persoalan banjir yang terjadi.

"Pemerintah hanya mengkaji dimana masalahnya, tetapi tidak melihat dimana hilir yang menjadi pembuangan aliran air tersebut," katanya.

Bukti lemahnya kinerja Dinas terkait sebut Herri, terkuak dari minimnya pengontrolan dan perawatan terhadap hasil pengerjaan drainase. Belum lagi cara pembuatan ataupun normalisasi drainase itu dirasakan merugikan masyarakat, karena hasil kerukan itu dibiarkan terlalu lama di pinggir jalan.

"Peng-anggarannya asal-asalan saja, yang penting dilaksanakan. Akibatnya, ya beginilah hasilnya. Beda dengan di luar negeri setiap pengerjaan drainase itu sisa korekannya langsung diangkut, sehingga kondisi jalan langsung bersih dan tidak mengganggu pengguna jalan," jelasnya. [ded]