Dugaan penyelewengan dana bantuan pembangunan Masjid Al Badar di Jalan Gatot Subroto, Medan yang kini ditangani penyidik Kepolisian Daerah (Polda Sumut) terus jadi sorotan. Usai salat Jumat nanti, sejumlah ormas Islam direncanakan melakukan aksi damai untuk mempertanyakan perihal pembangunan mesjid Al Badar tersebut. Demikian isampaikan Ketua Forum Umat Islam (FUI) Indra Suheri MA, Jumat (8/11/2013) sesaat lalu.
Dalam pesan singkat yang diterima MedanBagus.Com, aksi damai akan dilakukan usai melakukan shalat Jumat berjamaah di masjid Al Badar. Massa akan menuntut Kapolda Sumut untuk mengusut tuntas penyelewengan dana pembangunan masjid itu pada pukul 13.00 WIB.
Sekretaris Forum Umat Islam ( FUI) Sumut, Leo Imsar Adnan, meminta kepada seluruh elemen dan Organisasi masyarakat (Ormas) Islam, agar mau mengawasi dan memantau proses hukum kasus itu.
Menurutnya, aksi dilakukan terkait dugaan penyelewengan dimana pada tahun 2005 Masjid Al Badar ini mendapat bantuan dana dari Departemen Agama RI periode 2005-2009 sebesar Rp 2 Milliar yang selanjutnya pada waktu bersamaan bantuan keuangan juga mengalir dari Pemko Medan sebesar Rp 4 Milliar.
Namun dari total Rp 6 miliar yang diberikan untuk membantu pembangunan Masjid Al Badar ini ternyata tidak dilakukan dengan baik dan benar.
Karena sepanjang rentang waktu sudah hampir 8 tahun, pembangun masjid baru dilaksanakan setengahnya dari perencanaan bangunan yang diinginkan.
Kecurigaan masyarakat semakin bertambah karena lantai I masjid yang sama sekali tidak dapat dipergunakan jamaah untuk sholat karena lantainya masih tanah.
Selain itu pagar masjid juga tidak ada yang merupakan batas tanah yang dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan jamaah.
Dengan adanya fakta dan bukti-bukti seperti itu pada periode 2005-2009 warga pernah mempertanyakan pengurus BKM dan Panitia pembangunan Masjid Al Badar.
Akan tetapi hingga saat ini mereka tidak juga mau memberikan penjelasan, sikap mereka yang menutup diri dan tidak transparan ini menimbulkan kecurigaan terhadap penggunaan dana bantuan dari Depag RI dan Pemko Medan tersebut. [ded]
KOMENTAR ANDA