Gubsu Belum Cairkan Dana Bandes Rp 50 Juta untuk 1.236 Desa

Ketua Komisi E DPRD Sumut, Brilian Moktar mendesak Gubsu Gatot Pujo Nugroho memerintahkan biro keuangan segera mencairkan dana bandes (bantuan desa) sebesar Rp50 juta per desa kepada 1236 desa yang SPM-nya sudah selesai dan tinggal pencairan, karena dananya sudah 'diketok' dalam pengesahan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Propsu tahun 2013.

Desakan itu disampaikan Brilian Moktar kepada wartawan, Senin (18/11/2013) di ruang kerjanya gedung dewan, terkait hasil kunjungan kerja Komisi E DPRD Sumut ke beberapa desa di Sumut, untuk mengecek realisasi bandes Rp 50 juta per desa sesuai amanah APBD 2013.

Sebab, dari paparan Bapemmas dan Pemdes (Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa) Propsu,lanjut Brilian Moktar, bantuan keuangan Pempropsu tahun 2013 kepada pemerintah desa diberikan kepada 26 kabupaten/kota sebanyak 1800 desa yang bersumber dari APBD Sumut.

Diantara kabupaten, kata Brilian Moktar, sebanyak 89 desa di Kabupaten Dairi sudah menerima dana bandes Rp 50 juta dikirim langsung ke rekening desa dan pemanfaatan dana itu disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan masing-masing desa, yaitu berupa pekerjaan fisik, UP2K PKK desa dan biaya operasional desa.    

Dikatakan Brilian, dari 1.800 desa yang tercantum menerima bandes sebesar Rp50 juta, diantaranya 1.236 desa yang SPM-nya sudah selesai tapi belum menerima bandes tersebut.

Demikian halnya 437 desa belum menyerahkan proposal atau belum melakukan pengajuan sama sekali dan 100 desa proposalnya masih dalam proses verifikasi.

"Kita minta Gubsu memberi perhatian serius terhadap masalah ini dan segera mencairkan kepada desa-desa yang SPM-nya sudah selesai dan percepat proses proposal yang sudah diajukan. Tidak ada alasan dana bandes itu tidak dicairkan, karena anggarannya sudah diketok di APBD 2013, tapi sampai saat ini belum dicairkan biro keuangan," tegas Brilian Moktar.

Dengan masih banyaknya desa yang belum menerima bandes Rp50 juta, Bendahara FPDI Perjuangan DPRD Sumut itu memastikan akan terjadi SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) pada APBD 2013.

"Perlu kiranya dicari informasi tentang alasan desa-desa sampai akhir tahun anggaran belum juga mengajukan proposal untuk penerimaan dana bandes itu," ujarnya. [ded]