. Gubernur Sumatera Utara telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi Sumatera Utara TA 2014 ke DPRD Sumatera Utara beberapa hari lalu. Sebagai tindak lanjutnya, anggota Dewan memberikan tanggapan atas nama fraksi-fraksi terhadap R-APBD tersebut. Meski sebagian fraksi mengapresiasi R-APBD yang bertambah, mayoritas fraksi menyoroti kinerja Pemprov Sumut agar menggenjot dan mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi Partai Demokrat misalnya. Melalui juru bicaranya Guntur Manurung, fraksi itu menyinggung pertambahan PAD yang belum signifikan.
Menurut mereka jumlah PAD seharusnya dapat lebih ditingkatkan sehingga meningkat pula anggaran untuk pembangunan di Sumatera Utara. Untuk itu mereka menyarankan agar Pemprovsu bisa memaksimalkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan menempatkan tenaga profesional di dalamnya.
Lain lagi Fraksi Partai Golkar. Fraksi beringin itu berharap Pemprovsu bisa menggenjot sumber pendapatan dari BUMD yang dimiliki Pemprovsu semisal PD Perkebunan, Bank Sumut, PDAM Tirtanadi, dan PD Perhotelan. Mereka menuntut PD Perkebunan bisa melakukan ekspansi usaha agar pendapatan meningkat sehingga Pemprovsu lebih bisa berbicara banyak dalam program pembangunan.
Selain itu mereka juga sempat menuntut agar Pemprovsu lebih maksimal menanggulangi ribuan pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung. Mereka sempat menyarankan agar dilakukan pemutihan kredit terhadap petani yang menjadi korban.
Senada dengan Partai Golkar, Fraksi PDIP juga menyoroti sumber PAD dan pembangunan infrastruktur. Mereka menuntut agar dilakukan peningkatan prestasi kerja di SKPD andalan dan selalu dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya.
Tak lupa Fraksi banteng moncong putih itu menyarankan agar Pemprovsu serius dalam penganggaran pendidikan dan kesehatan termasuk olahraga. Mereka menuntut agar dibuat pos anggaran yang jelas bagi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Utara agar kerja mereka lebih maksimal dan menghasilkan atlet-atlet berprestasi.
Sementara itu Fraksi Hanura menyoroti pembangunan infrastruktur. Mereka memberikan saran agar pembangunan jalan di Sumut diterapkan Tahun Jamak atau Multi-Years. Menurut mereka dengan sistem penganggaran seperti itu pembangunan akan lebih berkesinambungan dengan tidak meninggalkan kualitas jalan itu sendiri.
Fraksi PKS sendiri dalam tanggapannya menyoroti tentang pendidikan, kesehatan, pertanian serta permasalahan keamanan. Menurut mereka Pemprovsu harus punya resep jitu untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Secara umum, memang fraksi itu melihat ada kenaikan pendapatan dan belanja, namun mayoritas mereka menginginkan Pemprovsi lebih bisa baik lagi. Tuntutan mereka didasari dari Visi dan Misi Gubsu yang akan menjadikan Sumut berdaya saing dan lebih sejahtera.
Hadir dalam rapat paripurna tersebut Wakil Gubernur Sumatera Utara Ir H Tengku Erry Nuradi MSi, Sekretaris Daerah Provsu H Nurdin Lubis MM, sejumlah kepala dinas jajaran Pemprovsu, serrta Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut. Tanggapan fraksi-fraksi tersebut diterima Wagubsu untuk kemudian diberikan jawaban pada sidang paripurna selanjutnya. [ded|dito]
KOMENTAR ANDA