
Demikian pendapat peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Toto Izul Fatah kepada RMOL, mengomentari rencana pemerintahan Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Jokowi jangan berani yang populer saja, Jokowi harus fair, jangan lempar ke wapres JK, wapres 'kan serap. Rakyat nunggu sikap tegas Jokowi dengan segala macam alasannya. Kalau masih gaya blusukan saja yang diandalkan tinggal nunggu waktu, kejenuhan akan muncul," tegas Toto, Minggu (9/11).
Menurut pengamatan Toto, Jokowi sampai hari ini masih mengandalkan gaya kepemimpinan saat di DKI Jakarta yakni blusukan. Padahal, mengurusi masalah nasional jauh lebih besar dan rumit.
"Kalau nasional kebijakan pro rakyat yang dibutuhkan. Berapa lama lagi rakyat terpengaruh dengan kekuatan blusukan? Butuh output, apa arti merakyat kalau kebijakan tidak pro rakyat. Gaya blusukan tidak akan langgeng," ungkap Toto.
Parahnya, gaya blusukan malah ditiru oleh menteri-menteri di Kabinet Kerjanya. Bahkan beberapa waktu lalu ada Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri mempertunjukkan aksi lompat pagar saat inspeksi di sebuah rumah penampungan tenaga kerja Indonesia (TKI).
Menurut Toto, jika sudah tingkat nasional maka diperlukan kebijakan yang tegas.
"Kami khawatir juga pemerintahan Jokowi jadi pemerintah dagelan, lawakan, sandiwara, acting yang hanya andalkan kekuatan kamera TV, output buat rakyat ga ada," kata Toto.
Ditambah lagi Jokowi saat ini tidak kuat secara politik, baik di parlemen ataupun di luar parlemen untuk mennyelesaikan masalah-masalah yang ditinggalkan oleh pemerintahan SBY-Boediono.
"Jokowi tidak punya strong leadership," demikian Toto.[hta/rmol]
KOMENTAR ANDA