MBC. Pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) antara lain diperuntukkan untuk membangun infrastruktur. Karena itu diingatkan, pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur pendukung target swasembada pangan hraus menggunakan sumberdaya internal tanpa melibatkan pihak luar negeri.
"Jika pelaksanaan di lapangan masih melibatkan Bank Dunia untuk pembiayaannya, akan menjadi kecurigaan yang besar terjadi manipulasi anggaran yang begitu besar," ujar anggota Komisi IV DPR Ma’mur Hasanuddin dalam keterangan persnya, Rabu, (3/12/2014).
Pasalnya, pihak Bank Dunia yang diwakili Country Director World Bank melakukan kunjungan ke kantor Wapres pada tanggal 13 November lalu dan menawarkan sejumlah bantuan utama berupa pembiayaan infrastruktur. Saat itu, pemerintah Joko Widodo belum mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi. Ketika pemerintah melakukan penghematan dengan menarik subsidi, mestinya pemerintah memiliki sumberdaya tanpa mesti melibatkan Bank Dunia.
"Jika pemerintah masih menerima bantuan infrastruktur dari Bank Dunia, untuk apa mengurangi subsidi BBM?" kata Politisi Fraksi PKS yang duduk di komisi pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan dan lingkungan ini.
Selanjutnya Ma’mur meminta kepada pemerintah untuk mempublikasikan dana penghematan hasil subsidi BBM kepada publik melalui siaran pers yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat Indonesia, oleh sebab pemerintah masih sulit bekerjasama dengan DPR selaku lembaga kontrol. Apabila tidak ada lembaga atau institusi yang mengawasi kinerja pemerintah, maka negara ini akan beralih dari negara demokrasi menjadi negara diktator.
Selama pemerintah tidak dapat bekerja bersama DPR, akan sangat baik melibatkan masyarakat sebagai kontrol, sehingga masyarakat tidak selalu curiga dengan apa yang dilakukan pemerintah,” tukas Ma’mur.
Berkaitan dengan akan bergabungnya pemerintah menjadi bagian dari Bank Infrastruktur Asia pada bulan desember ini, Ma’mur semakin curiga, betapa bangsa ini berkeinginan berhutang ke pihak luar untuk pembangunan infrastruktur, yang sebelumnya ada Asean Development Bank (ADB), Internastional Finance Group (IFG) dan Bank Dunia.
"Jika pemerintah sangat bernafsu utang luar negeri untuk pembangunan infrastruktur yang bersamaan dengan penaikan BBM bersubsidi, sangat wajar jika seluruh rakyat mempertanyakan dan curiga," pungkas Ma’mur Hasanuddin.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA