Pemprovsu Sebaiknya Buat Regulasi Soal Gas 3 Kg di Sumut

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) diminta membuat regulasi dengan tingkat validasi data yang akurat untuk memberlakukan sistem distribusi gas elpiji subsidi 3Kg secara tertutup. Pasalnya disparitas harga dibandingkan dengan gas non subsidi semakin mengkhawatirkan.

Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut Aripay Tambunan menyebutkan jika pemerintah tidak memberlakukan sistem tertutup untuk proses distribusi gas 3Kg kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah, dikhawatirkan akan semakin memancing tindakan penyelewengan gas tersebut.

"Makanya kita sudah minta supaya distribusi (gas 3Kg) dilakukan tertutup saja," ujar Aripay di ruang kerjanya DPRD Sumut, Selasa (5/1/2014).

Pola pendistribusian ini menurutnya perlu keterlibatan pemerintah daerah (kabupaten/kota) agar barang bersubsidi itu benar-benar digunakan orang yang berhak. Tidak seperti sekarang ini, dimana banyak gas 3Kg digunakan oleh masyarakat mampu. Apalagi diprediksi tidak sedikit pengusaha yang kemudian beralih dari penggunaan gas 12 Kg non subsidi karena tingginya harga mencapai Rp. 140ribu per tabung.

Sedangkan soal tekanan terhadap peran aktif pemerintah daerah dalam membuat regulasi dan mengawasi distribusi, Aripay meminta Pemprov Sumut mengkoordinir pemkab/pemkot. Hal tersebut agar data penerima gas subsidi benar-benar akurat dan sesuai kebutuhan. Pasalnya, ia mengingat jika pada akhir tahun lalu, Komisi B menerima paparan dari Pertamina mengenai stok gas subsidi yang sudah memenuhi kuota dan cenderung tidak ada masalah.

"Makanya kita heran, kalau laporannya bagus, kenapa bermasalah di lapangan? Berarti kan ada yang tidak beres ini," sebutnya.

Oleh karenanya, dirinya berharap agar Pemprov Sumut mau bekerja lebih keras dan lebih "capek" untuk menyusun dan mengatur sistem distribusi gas 3 Kg tersebut. Namun disebutkannya, jika kerja berat itu hanyalah berlangsung di awal prosesnya saja. Setelah selesai, pemerintah tinggal menjalankannya saja. Dengan demikian, masalah penyelewengan barang subsidi bisa diatasi.

"Karena kan tabung gas itu sudah ada jumlahnya. Jadi kerja beratnya di awal saja, untuk memvalidasi data warga, meskipun agak capek memang. Tetapi setelah itu kan tidak lagi," ungkapnya.[rgu]