Butuh Sikap Negarawan Agar Pilkada Serentak Terlaksana

Pemerintah dan DPR bersepakat melaksanakan pemilihan keala daerah (pilkada) serentak yang dibagi tiga semester. Namun, pada semester awal yang rencananya digelar di 269 daerah, hiruk pikuk perdebatan seolah tidak ada hentinya. Mulai dari pembentukan undang undang tentang pilkada maupun tentang pemerintah daerah sampai ke partai politik pesertanya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR Bambang Riyanto memastikan bahwa sikap kenegarawananlah yang sekarang dibutuhkan demi suksesnya pelaksanaan pilkada serentak pertama di Indonesia.

"Pemerintah selaku penyelenggara negara harus proaktif serta jangan mempertajam konflik yang tidak berkesudahan. Kalau tidak, keutuhan NKRI taruhannya," ujar Bambang dalam keterangannya kepada redaksi di Jakarta, Rabu (3/6/2015).

Menurutnya, penyelenggaraan pilkada di 269 daerah secara serentak bukan hal yang mudah. Perlu kebersamaan yang kokoh antara eksekutif dan legislatif demi menyukseskan ajang pencarian pemimpin di daerah yang masa pendaftarannya dimulai bulan Juli ini.

"Indonesia masih dalam tahapan pendewasaan pada pelaksanaan demokrasi. Kesiapan KPU serta kesiapan daerah sangat dibutuhkan, demi terlaksananya pemilihan yang kredibel," jelas Bambang.

Bahkan, lanjut politikus Partai Gerindra tersebut, sampai saat ini masih ada delapan daerah yang belum menuntaskan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Yakni, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kota Surakarta, Kabupaten Kendal, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, serta Kabupaten Raja Ampat.

"Karena itu, Komisi II mendesak Mendagri agar turut mendesak pemerintah daerah tersebut supaya secepatnya menandatangani HPHD, paling lambat tanggal 3 Juni 2015 ini. Agar tidak mengganggu tahapan pilkada," kata Bambang.

"Serta Komisi II juga mendesak BPK RI untuk segera mengudit KPU agar terjadi transparansi dan efesiensi penyelenggaraan pemilu yang selama ini terkesan mahal," tambahnya.

Lebih jauh, Bambang juga menegaskan agar Presiden Joko Widodo menegur Menkumham Yasonna H. Laoly yang terkesan ikut campur urusan parpol yang sedang berkonflik.[rgu/rmol]