PDI Perjuangan meyakini adanya bakal calon tunggal kepala daerah adalah lebih akibat situasi politik tertentu, yakni kuatnya satu pasangan calon yang adaMenurut politisi PDIP Arief Wibowo, tambahan masa pendaftaran calon kepala daerah di tujuh kabupaten/kota tidak bisa memenuhi adanya dua pasangan calon atau lebih, lantaran ketidakseimbangan yang akan timbul jika dipaksakan untuk berkompetisi.
"Saya meyakini tujuh daerah tidak akan terpenuhi semua meski ada perpanjangan masa pendaftaran," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Calon Tunggal Kepala Daerah dan Komitmen Parpol Siapkan Pemimpin Lokal' di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta (Jumat, 7/8).
Di sisi lain, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12/2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jika pelaksanaan Pilkada serentak 2015 ditunda ke tahun 2017 maka akan melanggar undang-undang. Hal itu dipandang rentan gugatan dan mengancam keberlangsungan demokrasi.
Karenanya, Arief meyakini bahwa untuk menyelamatkan proses demokrasi diperlukan terobosan payung hukum bagi daerah yang hanya memiliki calon kepala daerah tunggal.
"Harus ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), jika merubah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 membutuhkan waktu yang terlalu panjang," jelasnya.
Dia menambahkan, kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2015 secara norma harus dilaksanakan pergantian kepemimpinan di tahun yang sama. Guna mengantisipasi banyaknya gugatan apabila mengalami penundaan hingga 2017.
"Yang harus diselamatkan adalah demokrasi kita, yakni dengan menyiapkan instrumen hukumnya sebagai dasar kebijakan," terang Arief.
Lebih jauh, untuk dapat dilakukan pelaksanaan pilkada di tahun 2015 ini diperlukan adanya perppu.
"Jalan satu-satunya ya harus perppu," tegas Arief yang juga anggota Komisi II DPR. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA