DPR RI akan memanggil Menteri BUMN Rini Soemarno terkait hutang kementerian BUMN pada China Depelovment Bank (CDB) sebesar 3 Millyar US dollar untuk 3 Bank plat merah yaitu, BRI, BNI dan Mandiri.
"Komisi VI akan meminta keterangan dari MenBUMN terkait hal ini (utang sebesar Rp43,28 Triliun kpd 3 bank plat merah)," kata Ketua Komisi VI DPR RI Hafiz Tohir kepada redaksi, Rabu (23/9).
Seperti diketahui, melihat pergerakan US dollar yang punya trend naik terus sejak dua tahun terakhir, maka dapat diprediksi pinjaman dalam bentuk USD suatu saat nanti pasti akan menjadi beban neraca pembayaran negara.
"Untuk itu sebaiknya saat ini kita tidak melakukan pinjaman luar negeri dalam bentuk US dolar," ujarnya.
Alternatif terbaik untuk kondisi ekonomi RI yang lemah saat ini adalah counter trade dengan negara-negara tujuan export Indonesia. Pinjaman dalam USD pasti terlalu beresiko. Pinjaman luar negeri sebaiknya yang pergerakannya mata uangnya tidak terlalu progresif seperti USD, misalnya Yen yang cenderung stabil.
Selain itu, sikap pemerintah yang mencari pinjaman di luar negeri menunjukkan bahwa LIKUIDITAS di dalam negeri sedang sulit, karena pasar modal mengalami Capital Fight yang terus menerus di bursa saham.
Kalau pemerintah tidak menutup krisis likuiditas ini dari hutang maka solusinya adalah memakai cadangan devisa. Tapi tampaknya pemerintah masih malu untuk gunakan cadangan devisa. Pemerintah masih mencoba dengan berhutang dengan tameng mesin BUMN kita yang sebagian masih kuat.
Jika Rini melakukan hal ini pasti atas sepengetahuan Presiden. Tetapi tindakan ini kurang tepat.
"Yang paling penting adalah Pemerintah harus membuat kebijakan yang pro poor, pro job dan pro growth sehingga tidak akan ditolak pasar. Saat ini masa keemasan Jokowi telah berakhir, Dia sudah ditolak pasar. Maka apa saja kebijakan Jokowi saat ini pasar bereaksi negatif.!!," demikian Tohir.[rgu]
KOMENTAR ANDA