post image
KOMENTAR
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly telah mencabut Surat Keputusan (SK) Kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol pimpinan Agung Laksono.

Pencabutan SK Agung Laksono dilakukan Menkumham pada 30 Desember 2015 kemarin. Pencabutan itu diambil setelah keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).

Informasi ini dibenarkan Menteri Yasonna saat dihubungi wartawa di Jakarta, Kamis (31/12).

Kamis pagi, pihak Kemenkumham menyerahkan SK yang baru kepada Sekjen DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus Marham, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.[rgu/rmol]

Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Tingkatkan Keterampilan Menulis Bahasa Inggris Siswa SMK YAPIM Biru-Biru

Sebelumnya

Kegiatan Pengabdian FKM USU Sosialisasi Pemberdayaan Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Melalui Inovasi Healthy Coconut Balm Untuk Meredakan Nyeri Haid Secara Alami Dan Pembentukan Komunitas Srikandi Bahari

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Peristiwa