post image
KOMENTAR
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Gus Irawan Pasaribu mengatakan pengunduran diri Sigit Priadi Pramudito dari Dirjen Pajak RI merupakan hal yang sangat wajar mengingat tingginya beban pajak yang ditargetkan harus tercapai. Bahkan saat ini menurut Politisi Gerindra asal Sumatera Utara ini, siapapun dirjennya pasti akan mengundurkan diri jika melihat indikator keuangan RI tahun 2016.

Untuk mencegah hal serupa, Gus mengataka saat ini di DPR RI sudah muncul suara-suara untuk merevisi penerimaan tahun 2016.

"Jika acuannya adalah APBN 2016, maka sekarang pun sudah ada suara-suara dari kita anggota dewan untuk merevisi penerimaan tahun 2016. Anggarannya belum dijalankan tapi sudah ada suara minta revisi. Memang nanti ada waktunya kita bicara APBN perubahan. Tapi kan lucu, baru kita putuskan sudah mau direvisi," katanya kepada redaksi, Senin (4/1).

Gus menjelaskan indikator keuangan 2016 masih menunjukkan buruknya keuangan Indonesia saat ini. Anehnya pemerintah masih ngotot menaikkan target penerimaan sebesar 5 persen lagi yang dinilai akan memicu semakin besarnya persentase kekurangan penerimaan.

"Short fall APBN terlalu besar, jalan pintas yang dilakukan pemerintah hanya menambah utang luar negeri guna menambal defisit APBN. Karena UU tidak membolehkan pemerintah melanggar batasan defisit maksimal tiga persen dari PDB. Saya khawatir walaupun utang ditambah tetap saja defisit terlampaui tiga persen. Karena sesungguhnya penambahan utang tak mengurangi persentase defisit," jelas Gus.

Perlu diketahui, kata dia, selama satu tahun terakhir, pemerintah sudah menambah utang luar negeri hingga Rp500 triliun. Utang pemerintah Indonesia hingga November 2015 telah mencapai Rp3.074, 82 triliun dengan perincian surat utang negara Rp2.329, 15 triliun, pinjaman antar negara Rp745,67 triliun ini sudah termasuk dari Jepang, World Bank, ADB, Perancis, Jerman dan IDB.

Problem makin berat ketika Indonesia memiliki APBN hingga Rp2.000 trilin tapi tak mampu mensejahterakan masyarakat.

"Dengan APBN sebanyak itu ada target yang harus dilakukan yaitu menurunkan kemiskinan, menekan pegangguran, meningkatkan indeks pembangunan manusia dan memperpendek gini ratio. Tapi tak satu pun target itu tercapai. Kita tak ingin menciptakan warisan utang kepada generasi muda ke depan. Utang itu tidak untuk rakyat miskin. Utang terus bertambah tapi tak satu pun yang bisa diperbaiki pemerintah. Saat membahas APBN 2016 Oktober lalu pun di situ kita tidak setujunya. Karena pemerintah tidak menetapkan target dengan realistis," ungkap Gus.[rgu] 

Kemenkeu Bentuk Dana Siaga Untuk Jaga Ketahanan Pangan

Sebelumnya

PTI Sumut Apresiasi Langkah Bulog Beli Gabah Petani

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Ekonomi