Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto marah besar mengetahui kadernya, Mohamad Sanusi ditangkap KPK. Prabowo menyatakan dengan tegas tidak akan membela Sanusi.Untuk menyampaikan ketegasannya itu, Prabowo menugaskan M Taufik, kakak kandung Sanusi yang juga mejabat Ketua DPD Gerindra DKI. Di DPRD DKI, kakak-adik ini memegang posisi penting. Taufik menjabat Wakil Ketua DPRD, Sanusi menjabat Ketua Komisi D DKI Jakarta.
Tidak pandang hubungan darah, Prabowo menginstruksikan Taufik menggelar konferensi pers di Gedung DPRD Jakarta, soal kasus adiknya. Secara hirarki partai, Taufik seperti bertanggung jawab atas persitiwa ini lantaran dia menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta. Sejumlah wartawan diundang menghadiri konfrensi pers yang digelar di ruang Fraksi Gerindra, kemarin. Dalam pernyataannya, Taufik mengamini diinstruksikan Prabowo agar tidak membela kader yang melakukan tindak pidana korupsi.
"Gerindra punya komitmen dalam pemberantasan korupsi, itu instruksi Ketua Umum (Prabowo). Sepenuhnya Gerindra menyerahkan proses ke KPK. Kita minta KPK bekerja profesional. Pak Prabowo instruksikan turut memberantas korupsi," ujar Taufik.
Meski dipastikan partainya tidak akan memberikan advokasi hukum, Taufik sebagai Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta belum memberikan status pemecatan sebagai kader kepada Sanusi. Dia tetap menggunakan mekanisme praduga tak bersalah. "Bila terbukti, akan kita usulkan pemecatan. Inilah komitmen Gerindra. Tidak akan melindungi kadernya yang melakukan tindak pidana korupsi," tegasnya lagi.
Sanusi dicokok KPK Kamis (31/3) malam. Menggunakan batik, politisi Gerindra itu keluar dari mobil Jaguar hijau bersama tiga penyidik KPK. Di dalam bagasi mobil mewah itu, dikeluarkan dua tas berukuran besar. Belakangan disebutkan,
Sanusi ditangkap bersama seorang rekannya berinisial GER saat perjalanan pulang ke rumah usai menerima uang Rp 1,1 miliar, dari personal assistant di PT Agung Podomoro Land (APL), Trinanda Prihantoro. Diduga, uang itu untuk memuluskan rancangan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang mengatur tata ruang laut Provinsi DKI Jakarta yang dibagi menjadi empat kawasan, meliputi kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu dan alur laut. Pada saat yang sama, DPRD juga membahas Raperda Kawasan Strategi Pantura (reklamasi) yang belum selesai.
KPK langsung menyegel ruang kerja Sanusi sebagai Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta. Ruangan kerja Taufik selaku Wakil Ketua DPRD DKI juga ikut-ikutan kena segel.
Menilik peristiwa penangkapan KPK terhadap Sanusi, pengamat politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Prof Asep Warlan Yusuf justru tertarik soal sikap Prabowo sebagai Ketum Gerindra yang menginstruksikan Taufik tidak membela kader yang terserempet kasus korupsi.
"Ini menandakan Prabowo kejam sekaligus cari aman atas nama besar partai, dan nama besar Prabowo sendiri," ujar Asep saat berbincang dengan Rakyat Merdeka, semalam.
Menurut Asep, kepercayaan publik terhadap partai politik di Tanah Air sudah berada di titik nadir. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA