Perusahaan Listrik Negara (PLN) dituntut untuk segera menyelesaikan permasalahan padamnya listrik di Pulau Nias.Pemadaman listrik di Pulau Nias dikhawatirkan dapat mengorbankan kepentingan masyarakat, terlebih saat ini adalah masa-masa ujian nasional.
Demikian ditegaskan Ketua Komite II DPD, Parlindungan Purba, dalam konferensi pers di gedung DPD, Senin (4/4).
Senator dari Provinsi Sumatera Utara ini menjelaskan bahwa pemadaman listrik telah terjadi di Pulau Nias sejak hari Jumat. Hal ini merupakan bentuk ketidakseriusan PLN terhadap permasalahan kelistrikan yang terjadi di Sumatera Utara, terutama Pulau Nias.
Dirinya menyesalkan beberapa pertemuan yang telah dilakukan antara DPD RI dengan PLN beserta DPR untuk membahas masalah listrik di Sumatera Utara, sampai saat ini tidak membuahkan hasil yang signifikan. Faktanya, pemadaman listrik di Sumatera Utara, terutama di Pulau Nias masih sering terjadi.
"Kami (DPD RI) sangat peduli terhadap permasalahan listrik di daerah, terutama di Pulau Nias. Sebulan lalu terdapat pertemuan dengan Dirut PLN, dan saya sudah memperingatkan mengenai masalah listrik di Nias, tetapi malah dibiarkan saja. PLN tidak pernah serius terhadap masalah kelistrikan kecuali jika diperingatkan. DPD RI selalu berteriak terkait masalah listrik," ujarnya.
Lebih lanjut Parlindungan Purba menilai seringnya pemadaman listrik di Pulau Nias dikarenakan ketidaksiapan PLN dalam perpanjangan penyedia kontraktor pembangkit listrik. Pengadaan barang berupa pembangkit listrik yang telah habis kontrak tidak dapat diantisipasi dengan baik oleh PLN, sehingga mengakibatkan PLTD di Pulau Nias tidak beroperasi dan akhirnya terjadi pemadaman listrik.
Imbasnya, aktivitas sehari-hari warga di Kepulauan Nias menjadi terganggu. Yang paling dirasakan adalah kesulitan mendapatkan air bersih, untuk rumah tangga, dan keperluan warga lainnya yang berhubungan dengan listrik.
"Manajemen PLN tidak mempunyai pengembangan ilmu. Terutama planning A dan planning B, ketika ada masalah," katanya.
Padahal, DPD sudah mengingatkan bahwa kontrak listrik di Pulau Nias akan habis, namun tidak ada tindak lanjut dari PLN. Ini menandakan tidak ada perhatian yang serius listrik di Nias. Hal ini seperti ada pembiaran oleh PLN terkait masalah listrik di Nias.
"Bayangkan 800 ribu orang disana yang bisa berujung kepada kerusuhan. Kedepan kita akan menyuratkan kepada Presiden Joko Widodo terkait hal ini," tegas Parlindungan Purba.[hta/rmol]
KOMENTAR ANDA