Kerabat dekat Wakil Presiden Jusuf Kalla yakni Achmad Kalla, masuk daftar klien firma hukum Mossack Fonseca. Bahkan masih banyak tokoh penting lainnnya asal Indonesia yang diungkap dalam dokumen Panama Papers.Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon berpendapat, aparat pajak harus terlibat mengusut data dalam dokumen Panama Papers untuk memastikan keberadaan rekening para pengusaha atau politisi tersebut.
"Apakah kerabat JK itu hanya sekedar membuka rekening ataukah rekening itu digunakan untuk menghilangkan pajak atas usahanya," terangnya.
"Panama Papers kan bisa diperiksa. Ada yang memang membuka rekening ada isinya, ada yang sekedar membuka satu dolar. Saya kira hal ini aparat pajak harus melihat mana yang betul-betul melanggar," ujarnya ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).
Bukan hanya itu, hemat dia, DPR bersama pemerintah kalau perlu merevisi UU tentang Lalu Lintas Devisa. Hal itu dilakukan agar uang yang dihasilkan di Indonesia tidak lari ke luar negeri.
Sekedar diketahui, tak hanya kerabat JK, dalam daftar firma hukum asal Panama itu juga ada nama adik Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yakni Hashim Djojohadikusumo.
Fadli Zon menegaskan, entah itu kerabat JK, adik Prabowo maupun pengusaha lainnya diperlakukan sama. Namun demikian, ia mengaku pernah bertanya langsung kepada Hashim ihwal bocoran Panama Papers tersebut.
"Saya pernah tanya ke pak Hashim, dia pernah buka bank di Lechtenstein cuma 700 dolar saja. Jadi memang tidak ada apa-apa. Jadi banyak nama-nama itu harus diverifikasi apakah untuk menghindari pajak atau sekedar membuka saja. Kan ada banyak nama macam-macam disitu, kan ada anggota DPR juga, dan lain sebagainya. Ini harus diverifikasi," terangnya.[hta/rmol]
KOMENTAR ANDA