Anggota DPRD Sumut: Kenaikan Gaji Dewan Belum Urgen

Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PDI Perjuangan, Sutrisno Pangaribuan mengatakan kenaikan gaji anggota DPRD saat ini belum bersifat urgen. Hal ini mengacu pada kondisi keuangan pemerintah yang sedang dalam kondisi kurang baik yang ditandai dengan efisiensi anggaran pada berbagai sektor.

Menurut Sutrisno, selaku anggota dewan ia mengaku penghasilan yang mereka terima saat ini masih dalam kategori mencukupi untuk menjalankan tugas.

"Saya saat ini masih pribadi merasa masih cukup kok (gaji) untuk kebutuhan kita," katanya, Kamis (1/9).

Sutrisno mengakui, aturan mengenai besaran gaji dan tunjangan-tunjangan yang diterima oleh anggota DPRD yang tercantum pada PP nomor 24 Tahun 2004 sudah lama tidak direvisi. Namun hal tersebut menurutnya tidak bisa menjadi satu-satunya alasan untuk menuntut agar kenaikan gaji segera direaliasikan. Apalagi hal ini dikaitkan dengan banyaknya anggota dewan yang terjerat kasus korupsi di Indonesia.

"Gaji kecil Itu tidak bisa jadi alasan korupsi. Terus kalau gaji naik langsung tidak korupsi, saya kira itu tidak berbanding lurus," ujarnya.

Secara pribadi ia berpendapat, seluruh anggota dewan mendukung kebijakan presiden Jokowi yang mengatakan saat Indonesia tengah melakukan berbagai tindakan penghematan akibat kondisi anggaran yang kurang baik. Apalagi Jokowi sudah menyampaikan bahwa aturan mengenai kenaikan gaji tersebut tinggal menunggu tandatangannya.

"Kita konsentrasi saja mendukung perbaikan anggaran, bahwa nanti anggaran sudah membaik lalu presiden dengan segala pertimbangannya menganggap itu layak, ya silahkan dinaikkan," ujarnya.

Data yang disampaikan Sutrisno, secara pribadi dirinya menerima gaji pokok dan beberapa tunjangan setiap bulan sekitar 21 juta per bulan. Hal ini mencakup gaji pokok hingga tunjangan penghasilan lainya seperti tunjangan perumahan dan tunjangan komunikasi. Selain itu, mereka juga masih dibekali kendaraan dinas yang operasionalnya ditanggung oleh masing-masing, serta uang perjalanan dinas dan tiket yang ditanggung lewat anggaran dari pemerintah.[rgu]