Rencana pemerintah untuk melakukan distribusi tertutup LPG 3 kilogram perlu dipertimbangkan. Sebab pemerintah belum memiliki data yang jelas mengenai jumlah rumah tangga miskin berdasarkan nama dan alamat mereka.Demikian disampaikan peniliti Assosiasi Politik dan Ekonomi (AEPI), Salamuddin Daeng, dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 3/11).
Menurut Daeng, distribusi LPG selama ini memang menuai banyak masalah. Diantaranya adalah soal subsidi tidak tepat sasaran sehingga banyak masyarakat yang berhak justru tidak mendapatkan jatah LPG bersubsidi.
Kedua, banyak terjadi pengoplosan LPG yang dilakukan oleh para pedagang dan oknum yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, LPG dijadikan alat politik dan bisnis para politisi.
Keempat, dana subsidi rawan dikorupsi. Dan kelima, Pertamina seringkali dirugikan dan dibebani keuangannya untuk mendistribusikan LPG 3 kilogram.
"Namun distribusi tertutup tampaknya akan sulit mengingat pemerintah tidak memiliki data yang memadai dan belum melakukan pendataan tentang hal tersebut. Namun tekanan besarnya subsidi membuat pemerintah terkesan terburu buru dan kurang mempertimbangkan aspek data tersebut," demikian Salamuddin Daeng. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA