Dewan Berharap Pemko Patuhi Penyesuaian Pejabat Eselon

Fraksi Persatuan Nasional DPRD Medan mengharapkan agar pemerintah kota medan segera melakukan penyesuaian terhadap organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan sungguh-sungguh penempatan eselonisasi dan jabatan fungsional berdasarkan standar kepangkatan.

Disamping itu Fraksi Persatuan Nasional DPRD Medan mengharapkan agar walikota  tetap memperhatikan penempatan dan memilih perangkat daerah yang mempunyai skill dan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya sehingga dapat menjadi pejabat yang melayani bukan dilayani.

Demikian antara lain pendapat fraksi persatuan nasional (Nasdem dan PKPI)  yang  diketuai Drs S MaruliTua Tarigan, sekretaris Beston Sinaga SH, MH yang disapiakan pada Sidang paripurna DPRD Medan tentang Ranperda kota Medan pembentukan dan susunan perangkat daerah, Rabu (14/12) di  ruang paripurna DPRD Medan.

Untuk itu, strategi yang harus dilakukan mengubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja apartur dengan menanamkan budaya kerja yang prima dengan berorientasi pada etos kerja dan produktifitas yang tinggi, meningkatkan efesiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas.

Fraksi memberi catatan setelah mencermati perkembangan Pansus, antara lain pemerintah kota Medan harus segera menyiapkantempat, pengisian pejabat yang memimpin, pengelolaan administrasi dan hal lain yang diperlukan sehingga pada saatnya nanti diterapkan, benar-benar siap untuk menjalankan tugas sesuai dengan susunan organisasi dan perangkat daerah yang baru.

Pendapat fraksi persatuan nasional terhadap ranperda kota medan tentang pembentukan dan susunan perangkat,  disamping persoalan jumlah jabatan dan jumlah SKPD, pengisian pejabat yang memimpin dan mengelola SKPD haruslah sesuai dengan kompetensi dan profesional, sehinga proses seleksi yang objektif dan terbuka adalah kebutuhan yang harus dijalankan denga sebaik-baiknya.

Walikota harus berani memilih pejabat yang akan di mutasi yang profesional memiliki kultur sosial budaya. jangan sampai menempatkan pejabat yang akan di mutasi lebih banyak bernuansa poan lebih didasari oleh like and disl

Dengan adanya perda ini fraksi persatuan  berharap agar pemko benar-benar memanfaatka momentum perubahan struktur organisasi perangkat daerah ke arah yang lebih efisien. Sehingga belanj tidak langsung berada di bawah 50% dari total anggaran belanja, dan belanja modal bisa ditingkatkan menjadi 30% dari total belan

Pembentukan organisasi perangkat daerah jangan dijadikan sebagai ajang pembagian kekuasaan yangakhirnya lebih banyak mendatangkan mudharatny daripada manfaatnya.[rgu]