post image
KOMENTAR
Ketua Komisi VII DPR-RI Gus Irawan Pasaribu menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada keputusan dari pemerintah dan Pertamina yang ingin menghapuskan premium. Statement itu disampaikannya seiring dengan keresahan di masyarakat yang sampai hari ini merasakan mulai hilangnya premium di berbagai SPBU, termasuk Medan.

Dia mengatakan saat rapat dengar pendapat dengan Pertamina baru-baru ini sebenarnya keputusan menghilangkan premium bukan opsi. Masyarakat menurutnya masih harus tetap diberi pilihan untuk menggunakan premium atau BBM jenis lain yang disediakan oleh Pertamina.

"Tidak ada itu penghapusan premium.Waktu rapat dengar pendapat kita meminta ke Pertamina agar masyarakat tetap diberi pilihan," katanya lewat pesan elektronik, Minggu (22/1).

Politisi Gerindra ini menjelaskan, pihak pertamina memang menjelaskan adanya kenaikan konsumsi pertalite ditengah masyarakat. Akan tetapi menurutnya hal tersebut tidak menjadi alasan bagi Pertamina untuk serta merta menghapuskan premium dan menggantinya dengna pertalite.

"Dalam keputusan rapat dengan Pertamina seingat saya, adalah harus tetap memberikan pilihan ke masyarakat. Biar saja berjalan alamiah. Kalau masyarakat pilih pertalite biarkan. Tapi jangan pula premium dihilangkan," tegasnya.

Gus yang juga wakil ketua fraksi Gerindra di DPR-RI mengungkapkan sangat berbeda konteks antara dihilangkan dengan ada alternatif pilihan. Kecuali, katanya, jika masyarakat sendiri yang berpaling dan memilih pertalite.

"Kita tahulah sekarang kondisi keuangan Pertamina sangat bagus dan cash flownya juga sangat baik. Karena beberapa waktu lalu saat harga minyak dunia turun mereka tetap menjual bahan bakar di dalam negeri dengan harga tetap. Jadi untungnya lumayan. Oleh karenanya bukan menjadi kebijakan untuk menghilangkan premium," ungkapnya.

Pada prinsipnya Komisi VII tetap menyatakan pertalite hanyalah pilihan bukan yang utama.

"Jadi silakan di setiap SPBU harus selalu tersedia premium dan pertalite. Masyarakat jangan jangan resah. Karena keputusan menghapus premium itu belum ada,” ujarnya." tegasnya.[rgu]

Kemenkeu Bentuk Dana Siaga Untuk Jaga Ketahanan Pangan

Sebelumnya

PTI Sumut Apresiasi Langkah Bulog Beli Gabah Petani

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Ekonomi