post image
KOMENTAR
Pengelola Statuter Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera, Adhie Massardie berharap Panitia Kerja (Panja) Penyelamatan Bumiputera yang dibentuk oleh Komisi XI DPR RI lebih fokus terhadap dorongan penanganan kasus hukum. Hal ini disampaikannya saat Sosialisasi Program Restrukturisasi SDM di Hotel Polonia, Medan, Rabu (8/2).

Fokus penanganan dengan dorongan pada penegakan hukum menurut Adhie akan jauh lebih menyasar fokus persoalan yang sekaligus bisa memberi manfaat bagi seluruh pihak yang memiliki kepentingan denga AJB Bumiputera baik perusahaan, masyarakat selaku pemegang polis maupun para karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Dorongan dari mereka diperlukan dalam proses penegakan hukum, sehingga ketika ada kendala penegak hukum mereka bisa ikut mendobrak," katanya.

Dalam prosesnya menurut Adhie, DPR RI akan lebih mudah melakukan koordinasi mengurai kasus dengan melibatkan penyidik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga pengelola statuter. Koordinasi tiga pihak ini menurutnya akan membuat pembahasan lebih fokus dan dapat dilakukan secara tertutup agar tidak memicu gejolak baru.

"Artinya begini, kalau ini dilakukan terbuka yang kita khawatirkan adalah kepercayaan masyarakat akan terganggu terhadap AJB Bupiputera. Ini tidak baik untuk badan usaha yang bergerak dibidang keuangan," ujarnya.

Menurut Adhie, fakta yang ada saat ini persoalan AJB Bumiputer secara internal sudah tidak ada. Berbagai skema penyelesaian masalah yang mereka lakukan seperti restrukturisasi SDM dan pembentukan badan-badan usaha baru terbukti memberikan perbaikan signifikan pada perusahaan mereka.

"Saat ini sudah tidak ada masalah, kewajiban kami melayani 6,5 juta pemegang polis sudah tidak ada kendala. Sehingga menjadi tepat jika saat ini kondisi ini tidak terganggu lagi, dan fokus dari DPR RI adalah penyelesaian persoalan masa lalu mengenai siapa yang bertanggungjawab," pungkasnya.

Sosialisasi program restrukturisasi SDM yang digelar di Hotel Polonia Medan diikuti oleh seluruh Kepala Cabang dari Regional Sumatera Bagian Utara dan Sumatera Bagian Selatan.[rgu]

Kemenkeu Bentuk Dana Siaga Untuk Jaga Ketahanan Pangan

Sebelumnya

PTI Sumut Apresiasi Langkah Bulog Beli Gabah Petani

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Ekonomi