Dugaan perlakuan intimidasi Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia, Chappy Hakim terhadap politisi Hanura, Muchtar Tompo berbuntut panjang. Rekan-rekan separtai Tompo di seluruh Indonesia, bahkan bakal mempolisikan Chappy.Ketua Paguyuban DPD Partai Hanura se-Indonesia Ongen Sangajdi menegaskan bahwa kader dan pengurus Hanura di Indonesia mengecam keras dan marah atas tindakan Chappy.
"Insiden tersebut telah menurunkan wibawa parlemen dan Partai Hanur sebagai partai dari Muchtar Tompo. Kami menganggap itu perbuatan yang sangat tidak beretika dari PT Freeport selaku mitra kerja," ujar Ongen di Jakarta, Jumat (10/2).
Insiden antara Chappy Hakim dengan Muchtar Tompo berlangsung usai rapat kerja antara Komisi VII DPR dengan perusahaan tambang, salah satunya PT Freeport. Muchtar yang merupakan kader Hanura ini diduga menerima perlakukan tidak menyenangkan dari Chappy.
Ongen menekankan, insiden tersebut tidak cukup hanya diselesaikan lewat permintaan maaf saja. Apalagi ada dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Chappy terhadap Muchtar.
"Meskipun dibantah ada pemukulan, tetap saja tindakan Chappy ini masuk kategori perbuatan tidak menyenangkan. Maka ada aturan KUHP yang dilanggarnya ditambah UU MD3 yang menjadi payung hukum anggota dewan dalam bekerja," ujar Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta ini.
Ongen akan membawa masalah tersebut ke jalur hukum dengan melaporkan Chappy Hakim. Bahkan Partai Hanura di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten siap turun ke jalan untuk protes aksi tersebut.
"Kalau dia pakai cara tidak beretika, kita orang juga bisa kasih pukul. Jangan main-main lah," tegasnya.
Ongen merasa tindakan Chappy tidak bisa ditolerir dan di luar etika. Apalagi, kejadian tersebut terjadi di dalam ruang gedung yang terhormat. "Apa yang dilakukan Muchtar dalam rangka tugasnya sebagai dewan. Dia dilindungi undang-undang. Freeport sebagai mitra kerja, jelas sudah menyalahi undang-undang,” tegasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Hanura I Gde Pasek Suardika tidak menampik, insiden tersebut telah membuat gejolak kader di daerah sangat tinggi. Pasek mengaku tidak kaget, bila kemudian kader Hanura di daerah kemudian bereaksi sampai mengancam ke jalur hukum.
"Itu kejadian di tempat yang terhormat, yakni DPR. Kalau itu terjadi di warung kopi atau cafe, bisa disebut itu masalah pribadi. Tapi kejadiannya di lembaga DPR saat Muchtar menjalankan tupoksinya sebagai wakil rakyat," kata Pasek.
PT Freeport, harap dia, segera turun tangan mangatasi masalah ini. Tidak menutup kemungkinan, selain Hanura, partai-partai lain di parlemen juga akan bereaksi atas kejadian tersebut.
"Dan kami meminta pada Presiden Jokowi untuk tidak memberikan keistimewaan terhadap PT Freeport. Ini demi hubungan baik Indonesia dengan perusahaan tersebut," kata Pasek.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA