Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia (PHRI)
Sumatera Utara diundang memberi masukan kepada Pansus (panitia khusus)
DPRD Sumut yang membahas Ranperda Rencana Induk Kepariwisataan Daerah
2016-2025.Ketua Pansus Ranperda Pembangunan Kepariwisataan Sumut Aripay Tambunan didapingi Wakil Ketua Pansus Anhar A Monel, Selasa (11/4), di ruang Komisi B DPRD Sumut mengungkapkan Ranperda yang mereka susun memerlukan banyak masukan dari para stakeholders.
Hadir juga di situ anggota Pansus DPRD Sumut Heny Riany Lucia Berutu, Patar Sitompul, Wasner Sianturi, Satrya Yudha Wibowo. Sementara
dari stakeholder Ketua PHRI Sumut Denny S Wardhana, Ketua Asita Sumut Solahuddin Nasution, mewakili Himpunan Pramusaji Indonesia (HPI)
dan mewakili Kadin Sumut.
Denny S Wardhana menegaskan sebenarnya masukan dari stakeholder dan pelaku industri pariwisata terhadap Ranperda sangat penting.
"Karena sebenarnya kalau kita cermati ada banyak hal yang harus diperhatikan. Misalnya pola sinergitas antara pemerintah daerah dan pelaku industri pariwisata," katanya.
"Kalau kami di PHRI sekarang sangat fokus membenahi kualitas sumberdaya manusia melalui sertifikasi pekerja hotel dan restoran. Hanya saja kita melihat keinginan untuk sama-sama memajukan industri pariwisata di Sumut masih kurang," ujarnya.
Saat Aripay Tambunan menanyakan apa saja masukan terhadap Ranperda Kepariwisataan Sumut? Denny menjawab tentu pada bagaimana
penguatan infrastruktur industri pariwisata, meningkatkan daya saing lalu mendorong kompetensi pelaku usaha dan pekerja agar setara dengan level ASEAN.
"Satu lagi kita sebagai pelaku industri ingin lebih banyak dilibatkan dalam mendorong sektor ini lebih maju. Kalau kita lihat Ranperda yang
disiapkan sudah ada agenda jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang," jelasnya.
Tapi begitupun membangun destinasi pariwisata daerah (DPD) dan kawasan strategi pariwisata daerah (KSPD) seperti dimaksud Ranperda tentu harus mendapat dukungan dari semua Pemkab dan Pemko.
"Kita ingin semua daerah berkembang menjadi destinasi wisata. Namun
harus ada kajian khusus tentang potensi masing-masing wilayah," pungkasnya.
Itulah perlunya koordinasi dengan semua pemangku kepentingan karena sebenarnya dengan mengundang para stakeholder akan muncul kekuatan secara bersama-sama membangun pariwisasta Sumut.
Sedangkan Solahuddin Nasution, ketua Asita Sumut, menegaskan ada banyak kendala dalam pengembangan pariwisata Sumut.
"Kalau ditanya kami bagaimana mendorong industri ini harus maju ya kami lakukan dengan cara sendiri walaupun misalnya tidak ada dukungan dari pemerintah daerah. Kenapa? Karena di sinilah hidup dan mati kami. Yang lain tidak serius, tidak peduli ya kami harus tetap peduli. Kenapa? Karena kami menggantungkan hidup di sini," jelasnya.
Dia mengatakan pengembangan daerah wisata masih menyisakan banyak masalah.
"Keberpihakan pemerintah daerah dalam mendorong pariwisata Sumut masih harus dipertanyakan. Terutama instansi dan SKPD yang membidangi ini. kita tahu sendirilah bagaimana kondisinya," kata dia.
Solahuddin berharap pertemuan dengan pemangku kepentingan perlu ditingkatkan. Tujuannya agar industri pariwisata Sumut kian berkembang.
"Pusat sudah sangat serius memperhatikan Sumut. Tinggal kita ini mau membawa kemana. Apalagi nanti jika sudah ada jalan tol atau kereta api menuju Danau Toba," tuturnya.
Aripay Tambunan, ketua Pansus, menyatakan menampung semua masukan dari PHRI, Asita, HPI dan Kadin Sumut.
"Bahkan sebelum pertemuan ini kita sudah bertemu dengan Badan Otorita Danau Toba. Tentu ingin menampung semua masukan agar Perda pariwisata Sumut final," sebutnya.
Bahkan sebelum difinalisasi pun Aripay menegaskan masih ingin membahasnya secara bersama-sama dengan pelaku usaha pariwisata.
Apalagi, kata dia, indikator sasaran pembangunan kepariwisataan daerah ini adalah untuk menaikkan kunjungan wisata baik itu wisatawan nusantara dan mancanegara.
"Wisatawan nusantara misalnya kita targetkan di indikator dari 11, 2 Juta pada 2016 menjadi 13,8 Juta di 2020 dan 15 juta pada 2025.
Kemudian, wisatawan mancanegara pada 2016 baru 363.357 menjadi 1.000.000 kunjungan pada 2020 dan 1.500.000 di 2025. "Lama kunjungan wisman dari 2,18 hari di 2016 menjadi 2,5 hari pada 2020 dan 2,75 hari pada 2025," jelasnya.
"Satu lagi, menurutnya, kontribusi sektor kepariwisataan terhadap PDRB akan meningkat dari 2,3 persen pada 2016 menjadi 2,5 persen pada 2020 dan 3 persen pada 2025. "Jadi kita harus bersinergi. Berusaha membangun kepariwisataan Sumut secara bersama-sama. Dan perda yang kita susun menjadi acuannya," kata dia.[rgu]
KOMENTAR ANDA