Dukung Hukuman Mati, Indonesia Dikecam

Koalisi Masyarakat Sipil un­tuk Advokasi HAM Internasional (Human Rights Working Group/HRWG) menyesalkan sikap politik kebijakan luar negeri Indonesia dalam Sidang Khusus Majelis Umum PBB untuk Narkoba (United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem (UNGASS), pada 19-21 April lalu, yang mendorong berlanjutnya pengenaan huku­man mati untuk kasus-kasus narkoba.

Sebagai negara yang memi­liki track record HAM lebih maju dibanding negara-negara yang masih menerapkan hu­kuman mati, sikap Indonesia mengkonsolidasikan negara-negara retensionis tersebut, dinilai merupakan kemunduran luar biasa dari masa-masa sebelumnya.

Pejabat sementara Direktur Eksekutif HRW Muhammad Hafiz menuturkan, dibandingnegara-negara seperti Malaysia, China, Saudi Arabia, atau Singapura, posisi Indonesia lebih maju dalam hal penega­kan HAM dan demokrasi.

"Seharusnya kita memaink­an peranan penting untuk mengeluarkan kebijakan luar negeri yang lebih positif. Bukan sebaliknya," ujarnya.

Hafiz menilai, Indonesia gagal memainkan peran pentingnya. Padahal, Indonesia telah berhasil memperbaiki kebijakan luar negerinya di tahun 2012, dengan sikap abstain terhadap moratorium hukuman mati.

"Sayangnya, saat ini Indonesia mundur dan berkoalisi negara-negara retensionis un­tuk menolak penghapusan hukuman mati dalam Sidang UNGASS di New York, beberapa waktu lalu," katanya.

Sikap tersebut, lanjut Hafiz, menjadi sangat paradoks dalam konteks Indonesia saat ini. Di satu sisi Presiden Jokowi tengah mengkampanyekan Indonesia di Eropa dengan capaian demokrasi yang diraih Indonesia saat ini, namun pada saat yang sama pemerintah jus­tru menguatkan posisi sebagai negara yang masih menerap­kan hukuman mati.

"Sikap ini yang kami sangat sesalkan, padahal kita tahu bahwa hukuman mati sendiri bertentangan dengan spirit reformasi hukum pidana yang se­dang dilakukan oleh Indonesia. Harusnya, ada sikap politik yang lebih bijak dan sesuai dengan kepentingan nasional," terangnya.

HRWG mengusulkan, seharusnya pemerintah melihat pro dan kontra hukuman mati di Indonesia saat ini sebagai suatu kemajuan yang mengarah pada kemajuan HAM dan demokrasi. Dengan mendukung dan bahkan kabarnya memimpin koalisi negara-negara retensionis, itu sangat menjatuhkan citra Indonesia.

"HRWG sangat menyesalkan sikap pemerintah yang menyamakan kedudukan Indonesia dengan negara-negara yang nyata-nyata jauh tertinggal dengan Indonesia di bidang HAM," kata Hafiz. [hta/rmol]