Konflik agraria di Provinsi Sulawesi Barat berpotensi menimbulkan letupan di tengah masyarakat, sehingga perlu segera disikapi secara serius.Demikian dikatakan Aktivis Dewan Rakyat Mandar, Kalvin P Kalambo saat menyampaikan materinya pada Kongres Dewan Rakyat yang dipusatkan di Lapangan Sepakbola Polohu, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju, Minggu (18/11).
"Potensi konflik agraria di Sulbar rentan terjadi letupan antara masyarakat dan pemodal yang melakukan investasi baik pada sektor pertambangan, pembangunan PLTA maupun sektor perkebunan," kata Kalvin.
Menurut dia, indikator adanya potensi konflik agraria ini telah ada di depan mata. Misalnya, kebijakan yang dilakukan pemerintah yang lebih mengedepankan pemodal dibandingkan rakyatnya.
"Saat ini banyak dalih yang bisa dilakukan untuk merebut tanah rakyat. Misalnya dengan alasan pembangunan. Cepat atau lambat, maka pemodal yang menggarap lahan masyarakat akan mengkerdilkan posisi petani lokal, sehingga sikap pemerintah harus lebih cerdas menyikapi persoalan seperti ini," ungkap Kalvin yang juga anggota DPRD Sulbar dua periode ini.
Karena itu, kata dia, pemerintah tidak boleh lagi mengabaikan hak-hak petani dengan lebih mendominankan kepentingan perusahaan perkebunan yang justru kerap menjadi biang keladi atas masalah agraria.
Menurut Kalvin, petani tetap melawan untuk mempertahankan hak, bukan untuk merampas. Karena hanya petani yang bisa menolong dirinya sendiri.
"Dewan Rakyat hanya fasilitator untuk mengorganisasi petani. Makanya, petani harus mampu mengaktualisasikan diri agar hak-haknya tidak direbut oleh penguasa," terang dia.
Ia menambahkan, pemerintah sebetulnya berkewajiban melindungi, melayani, dan menyejahterakan rakyatnya.
"Banyak hak yang harus didapatkan petani, mulai pendidikan layak untuk anak-anaknya, layanan kesehatan untuk keluarganya, dan mendapat perlindungan hukum atas masalah-masalah yang kerap menyudutkan petani," demikian Kalvin. [ant/hta]
KOMENTAR ANDA