Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad tidak akan mampu melakukan pemberantasan korupsi jika tidak berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang memiliki infrastruktur kuat dan besar seperti Kapolri dan Kejaksaan.Demikian disampaikan Abraham Samad, dalam konfrensi persnya di sela-sela "Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi" di Grand Angkasa Hotel Medan, Selasa (5/2/2013 ).
"KPK dan Kejaksaan akan berkoordinasi supervisi penegak hukum dan sinergi, karena KPK dalam hal ini sadar betul tidak memiliki kekuatan infrastruktur seperti Kapolri dan Kejaksaan yang begitu besar, dibandingkan KPK yang cuma punya 700 lebih personil dan 50 lebih jumlah penyidik yang menangani," ujar Abraham.
Kini, urai Abraham, pemberantasan korupsi masih atas dukungan penuh auditor BPKP dan BPK dalam penanganan kasus korupsi.
"KPK berterima kasih kepada Kapolri dan Kejaksaan Agung yang memberi kontribusi penanganan dan pengamanan penyidik ketika KPK melakukan pemeriksaan konkrit terhadap pidana korupsi,"ujar Abraham.
Salah satunya, menurut dia, KPK ketika melakukan penyidikan di Boel, salah satu Kabupaten yang jauh dan KPK tidak memiliki personil di sana, sehingga KPK bisa menangani kasus itu dengan bersinergi meminta bantuan penyelidikan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. [ans]
Ketua KPK Abraham Samad, Kapolri Timur Pradopo dan Wakil Jaksa Agung
Darmono dalam konferensi pers pada acara pelatihan bersama peningkatan
kapasitas penegak hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di
Hotel Grand Angkasa Medan, Selasa (5/2/2013).
KOMENTAR ANDA