Pemblokiran anggaran Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang mencapai Rp1,198 triliun disesalkan kalangan legislator di Senayan. Sebab itu sama saja mengganggu perencanaan pembangunan di daerah tertinggal.''Segera cairkan untuk pelaksanan program pembangunan di daerah tertinggal,'' pinta Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) V Fraksi PKS DPR, Sigit Sosiantomo di Jakarta, Rabu (27/3/2013).
Dia menyarankan Kementerian PDT perlu membuat Iconic Program. Misalnya, kata dia, dipilih suatu daerah tertinggal tertentu dan diberi dana yang besar dengan program yang komprehensif dan sinergis, sehingga dampaknya akan terlihat jelas.
Selama ini ia mengamati, distribusi bantuan anggaran yang seolah-olah merata ke banyak tempat namun dengan nilai yang kecil-kecil.
Akibatnya, katanya seperti dilansir Rakyat Merdeka Online, bantuan yang diberikan tidak dapat memberikan dampak dan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan kesejahteraan masyarakat.[ans]
KOMENTAR ANDA