MBC. Mendikbud M Nuh sudah memutuskan untuk menunda pelaksanaan UN di 11 provinsi. Namun penundaan itu dicurigai PDI Perjuangan.
"Harusnya ini tidak boleh terjadi, ini hanya sekali setahun," ujar anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Irsal Yunus beberapa saat lalu Senin, (15/4/2013).
Jelas Irsal, sebenarnya dia belum mau berkomentar panjang masalah ini, pasalnya dia belum mendapatkan informasi yang jelas dari Kemendikbud yang baru jumpa pers kemarin. Namun secara kasat mata ia melihat, hal ini tidak boleh terjadi.
"Papua dan Aceh saja beres, sebenarnya ada apa?" selidiknya.
Menurut dia sebagaimana disiarakan Rakyat Merdeka Online, pihak Kemendikbud tidak membuat perancanaan matang dan terkesan tergesa-gesa dalam menyusun UN ini.
"Saya melihat perencanaannya tanpa safety sector. Seperti bangun rumah, dalam membuat rumah hanya 6 bulan, tapi dalam kontrak harus dibuat 8 bulan. Kita tidak tau nanti ada hujan panjang, ada demo atau bencana lain, jadi dua bulan lagi itu untuk antisipasi," tandasnya.
Sekadar diketahui 11 provinsi yang ditunda itu Sulawesi Barat, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. [ans]
KOMENTAR ANDA